KETIKA bicara tentang pembangunan manusia, kesehatan adalah pondasi yang tak bisa ditawar. Sebaik apa pun infrastruktur dan ekonomi tumbuh, bila rakyat masih kesulitan berobat, maka makna kesejahteraan belum sepenuhnya hadir.
Di titik inilah BPJS Kesehatan membuktikan diri sebagai salah satu lembaga negara paling strategis dalam mewujudkan janji konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia.
Jaminan yang Kini Nyata, Bukan Sekadar Janji
Per 1 September 2025, sebanyak 15.672.374 jiwa di Sumatera Utara telah menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Angka itu bahkan melampaui jumlah penduduk Sumut, yang menurut Dukcapil semester II tahun 2024 tercatat sebanyak 15.640.905 jiwa — atau dengan kata lain, cakupan 100,2 persen.
Dari jumlah tersebut, 36,1% (5,66 juta jiwa) adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu; 25% (3,92 juta jiwa) peserta didaftarkan oleh pemerintah daerah dan 15,4 persen (2,41 juta jiwa) merupakan pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU). Kemudian, sisanya berasal dari pekerja mandiri dan peserta bukan pekerja.
Dengan capaian itu, Sumut tidak hanya memenuhi target nasional, tapi melampauinya. Seluruh penduduk kini dijamin mendapatkan akses kesehatan melalui program JKN — tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.
Menanggung Miliar demi Nyawa
Data BPJS Kesehatan Wilayah I mencatat, total biaya pelayanan kesehatan di Sumatera Utara hingga Agustus 2025 mencapai Rp5,7 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk menanggung berbagai layanan mulai dari rawat jalan, rawat inap, promotif, preventif, hingga pengobatan penyakit berat.
Khusus untuk penyakit katastropik — seperti jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker — jumlahnya sangat besar.
Pada tahun 2024 saja, terdapat 2.065.985 kasus penyakit katastropik dengan total pembiayaan mencapai Rp2,07 triliun.
Dari angka itu, penyakit jantung menjadi yang tertinggi dengan 979.089 kasus dan biaya sekitar Rp705 miliar, disusul gagal ginjal Rp616 miliar, dan kanker Rp415 miliar.
Tanpa sistem jaminan ini, bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang akan jatuh miskin karena biaya pengobatan yang sangat tinggi.
BPJS Kesehatan telah menjadi penjaga keuangan rumah tangga rakyat kecil — memastikan bahwa setiap nyawa bernilai sama di mata negara.
Lebih dari Sekadar Asuransi
Banyak orang dulu memandang BPJS Kesehatan semata sebagai lembaga pengelola iuran. Padahal, di balik sistemnya yang rumit, terdapat desain besar yang menyatukan aspek kemanusiaan dan tata kelola modern. BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin biaya berobat, tetapi memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan.
Tata nilai INISIATIF (Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, Inovatif) menjadi napas dari seluruh transformasi yang dilakukan. Nilai-nilai itu mengubah paradigma: dari sekadar lembaga administratif menjadi agen pelayanan publik yang proaktif dan berempati.
Inovasi Digital dan Layanan Tanpa Batas
Kekuatan utama BPJS Kesehatan bukan hanya pada cakupan kepesertaannya, melainkan juga pada kemampuan adaptasi dan inovasi teknologi.
Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta kini dapat mengakses seluruh informasi layanan, mulai dari lokasi fasilitas kesehatan, riwayat pengobatan, hingga survei kepuasan, cukup dari ponsel.
Inovasi i-Care JKN bahkan memungkinkan dokter melihat riwayat medis pasien secara digital lintas rumah sakit, mempercepat diagnosis dan meningkatkan mutu layanan.
Lebih dari itu, program New Rehab 2.0 membuka ruang empati: peserta mandiri yang menunggak kini bisa mencicil iuran hingga 36 bulan, agar hak jaminan kesehatan mereka tidak hilang begitu saja.
Semua langkah ini menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya bekerja dengan sistem, tetapi juga dengan hati.
Berikut versi yang sudah dirapikan dan dibuat lebih mengalir, tetap mempertahankan gaya advertorial yang kuat dan berwibawa:
Sumut: Cermin Keberhasilan Kolaborasi
Di bawah koordinasi Nuim Mubaraq, BPJS Kesehatan Wilayah I menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara. Kini, lebih dari 15,6 juta jiwa masyarakat Sumut telah terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — angka yang setara dengan 100,2 persen dari total penduduk provinsi.
Artinya, tak ada lagi sekat ekonomi dalam urusan berobat. Semua warga — baik pekerja kantoran, petani, nelayan, maupun pelajar — kini berada di bawah satu payung perlindungan yang sama.
Dari Sumut untuk Indonesia Sehat
Sumatera Utara menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan perubahan besar. Per 1 September 2025, provinsi ini resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target nasional. Kini, seluruh warga Sumut dapat berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP.
Capaian ini bukan kebetulan. Ia lahir dari kerja konsisten, inovasi berkelanjutan, dan sinergi kuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
Predikat UHC Prioritas bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan simbol nyata hadirnya negara di tengah rakyatnya. Sumatera Utara telah membuktikan bahwa dengan kerja sama lintas sektor — pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan — jaminan kesehatan universal bukan mimpi utopis, melainkan keniscayaan yang bisa diraih lebih cepat dari jadwal.
Menjaga Harapan, Menegakkan Hak
Ke depan, peran BPJS Kesehatan akan semakin strategis. Lembaga ini bukan sekadar pengelola dana, melainkan penjaga moral negara dalam memastikan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara.
Seperti kata pepatah lama, “Negara kuat bukan karena senjata, tetapi karena rakyatnya sehat.” Dan di balik kesehatan jutaan rakyat itu, ada peran besar BPJS Kesehatan — bekerja dalam senyap, namun memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan bangsa.
BPJS Kesehatan – Hadir untuk Indonesia Sehat, Mudah, Cepat, dan Setara. (Penulis: Mahbubah Lubis)
