BPK Dan KS Berharap Keluhan Guru SDN, SMPN 2 Penanggalan Direspon Positif

  • Bagikan
BPK Dan KS Berharap Keluhan Guru SDN, SMPN 2 Penanggalan Direspon Positif

SUBULUSSALAM (Waspada): Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Lae Ikan dan Komite Sekolah (KS) SMPN 2 Penanggalan berharap keluhan para guru SD dan SMP di Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Subulussalam direspon positif pemangku kebijakan daerah ini.

“Bahkan perlu segera direalisasikan,” tegas Ketua BPK, Sehan Solin dan Ketua KS SMPN 2, Mustafa Tumangger ditemui Waspada di Lae Ikan menyoal sejumlah keluhan para guru di dua sekolah yang nyaris selokasi itu, Kamis (8/3).

Soal tiga unit rumah dinas SD yang rusak parah dan minta direnovasi total agar bisa dihuni guru demi efektif belajar, keduanya pastikan menjadi tuntutan yang wajar. “Motivasi agar efektif belajar seharusnya segera direspon Pemko Subulusalam,” kata Sehan Solin diamini Mustafa Tumangger.

Soal kondisi akses jalan tanjakan licin dan rusak yang harus ditempuh berjalan kaki antara 100 hingga 400 meter, diakui sudah saatnya direnovasi dan ditingkatkan.

“Yang pastinya harapan kami, Bapak Wali Kota Subulussalam memberi perhatian khusus terhadap akses jalan dan rehab rumah guru,” serius Sehan Solin.

Dijelaskan, bangunan rabat beton pertama tahun 2009 hanya sampai SDN melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kemudian rabat beton kedua 2018, sampai ke SMPN 2 melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Menurut Sehan Solin, pihaknya secara lisan sudah menyampaikan kepada pemerintah setempat kondisi akses jalan menuju SD, terlebih ke SMPN agar diaspal.

Selain rumah dinas dan akses jalan yang sangat memprihatinkan, keluhan Guru SD, SMP terkait janji pemerintah menyebut dua sekolah ini berstatus Daerah Terpencil (Dacil) dan didukung Tunjangan Tambahan Guru Dacil, pemerintah diharapkan bisa merealisasikan. “Kami tidak berharap sekedar janji,” tandas guru dua sekolah itu terpisah. (b17)

Foto: Kepala SDN Lae Ikan, Anismanidar, S.Pd (kiri). Sejak 1999 mengajar di sana dengan SK Guru Daerah Terpencil (GDT) namun tak pernah terima tunjangan GDT. (Waspada/Khairul Boangmanalu)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *