MEDAN (Waspada): Penjabat (Pj) Gubsu Agus Fatoni, kembali diingatkan untuk menghentikan kegiatan cawe-cawe kepada salah satu bakal calon Gubsu. Karena akibatnya bisa sangat fatal, yakni terjadinya kekacauan (chaos) di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wara Sinuhaji, saat ditanya tanggapannya oleh wartawan, Senin (19/8). Wara Sinuhaji, adalah pemerhati sosial politik, yang juga mantan dosen di Universitas Sumatera Utara (USU).
Disampaikan Wara Sinuhaji, banyak indikasi yang terlihat di publik, kalau Pj. Gubsu telah bersikap tidak netral, dalam menghadapi kontestasi Pilgubsu 2024.
Berbagai komponen masyarakat telah pula menyuarakan sikap Agus Fatoni, yang berpihak kepada Cagubsu tertentu. Di antaranya pernyataan yang dirilis Kombatan Sumut Bersih (KSB) yang memperingatkan Pj. Gubsu, akan adanya kemarahan rakyat, jika tidak menjaga netralitasnya.
Kata Wara, saat ini sudah tumbuh kesadaran di masyarakat, khususnya di Sumut, bahwa civil society itu akan muncul dan kepada berpihak kepada yang dizalimi.
Disebutkan Wara, dalam kontestasi Pilgubsu 2024, figur yang dizalimi adalah Edy Rahmayadi. “Publik sudah menangkap bahwa Edy Rahmayadi, meski seorang petahana, tapi dia adalah calon yang dizalimi. Jika terus dizalimi, maka bisa muncul potensi chaos oleh perlawanan rakyat,” katanya.
Disebutkan Wara, kalangan intelektual, para akademisi, aktivis dan jurnalis kritis biasanya akan bersimpati dengan calon yang dizalimi.
Itu makanya dia melihat dari tangkapan layar di media sosial saat ini, semakin keras suara melawan kecurangan Pemilu, termasuk dugaan ketidaknetralan Pj. Gubsu.
Disebut Wara, secara pribadi, dan berdasarkan pengamatannya saat ini, telah muncul kecurigaan besar dan ketidakpercayaan rakyat atas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan bersih. “Pj. Gubsu jangan main-main dalam hal ini, kalau tidak ingin melihat terjadinya chaos,” tambahnya.
Wara juga meminta seluruh elemen masyarakat yang cinta demokrasi tidak takut untuk ikut bersuara menentang praktik kecurangan. “Dan tidak cukup hanya menyampaikan suara melalui media, tetapi juga aksi yang lebih ril. Seperti menyurati untuk melaporkan ketidaknetralan Pj. Gubsu itu ke Mendagri dan Komisi II DPR RI,” ucapnya.
Patut Dipantau
Dikatakan Wara, pantauan netralitas, tidak hanya ditujukan kepada Pj. Gubsu, tetapi juga kepada Pj. Bupati dan Pj. Walikota. Termasuk kepada Aparat Penegak Hukum (APH), terutama pihak kepolisian patut dipantau. agar tidak menjadi media penekan bagi lawan politik tertentu.
Disampaikan Wara Sinuhaji, di sisi lain, persepsi publik saat ini semakin bersimpati kepada Edy Rahmayadi dan PDIP sebagai pejuang demokrasi.
Juga merupakan pihak yang sudah ikhlas mengorbankan diri demi berjalannya proses demokrasi sehat untuk menggagalkan skenario kotak kosong. “Edy Rahmayadi bersedia menjadi calon itu sudah sebuah pengorbanan. Karena dia tahu persis, sulit sekali baginya untuk menang, karena sudah dikeroyok,” katanya.
Begitu juga dengan PDIP. Menurut Wara, sekarang ini pamornya di mata rakyat sangat tinggi.
Sebenarnya, PDIP tidak begitu suka melihat Edy Rahmayadi. Bahkan 5 tahun lalu mereka ‘bermusuhan.’ “Tetapi PDIP rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yaitu membela dan memperjuangkan demokrasi. Akhirnya (PDIP) mau mengusung Edy Rahmayadi,” papar Wara. (m07)
