MEDAN (Waspada.id): Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membatalkan penunjukan Chandra Dalimunthe sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas (Kadis) PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Sumut.
“Ini luar biasa. Blok Medan menguasai jabatan strategis di Pemprov Sumut. Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Sekretaris Jenderal LSM MSRI, Andi Nasution kepada wartawan di Medan, Kamis (26/2/2026).
Andi menyebut, meskipun hal tersebut tindakan legal, namun kedudukan Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumut, rawan konflik kepentingan.
Andi Nasution pun menduga, potensi bertindak ‘satu tangan’ , memungkinkan terjadi. Terlebih, saat ini, Dinas PUPR akan melaksanakan sejumlah lelang proyek yang dananya bersumber dari APBD TA 2026. Lagi pula, jabatan Kepala Biro PBJ berfungsi sebagai pengawas teknis independen.
“Meskipun sebagai Plt Kadis PUPR, sesuai peraturan dan perundang-undangan, Chandra Dalimunthe memiliki wewenang mengambil keputusan rutin dan diperbolehkan menandatangani anggaran. Kondisi seperti ini tentunya berpotensi memunculkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya.
Andi pun dengan tegas meminta Gubernur Bobby mengganti Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kadis PUPR dengan pejabat lain atau mencopot jabatannya sebagai Kepala Biro PBJ.
“Kepercayaan publik terhadap Bobby Nasution jangan sampai tergerus lagi dengan persoalan seperti ini. Jangan sampai muncul tudingan, Bobby Nasution ambil bagian dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBD,” tandas aktivis anti korupsi ini.
Seperti diketahui, saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan, Chandra Dalimunthe diberi jabatan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Medan. Lalu, Bobby jadi Gubernur Sumut, Chandra ditarik ke provinsi diberi jabatan Kepala Biro Pengdaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kabiro PBJ Chandra Dalimunthe juga sempat ditunjuk Bobby sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut dan per 19 Februari 2026 sampai saat ini sebagai Plt Kadis PUPR Sumut yang merupakan jabatan Topan Ginting saat di OTT KPK tahun lalu.(id96)
