MEDAN (Waspada): Sejumlah anggota DPRD Sumut melakukan interupsi saat berlangsungnya sidang paripurna dewan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2024, di ruang paripurna, Kamis (27/3).
Wakil rakyat itu menyoroti bantuan sosial (bansos) rumah ibadah yang seluruhnya bernllai seratusan miliar namun belum tersalurkan kepada yang berhak menerima. Kondisi ini justru terjadi saat para anggota DPRD Sumut akan segera membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2024
Sidang dihadiri Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, para wakil ketua, sejumlah SKPD dan para anggota DPRD Sumut.
Namun sebelum dimulai, anggota dewan seperti HM Subandi, Ebenejer Sitorus, Viktor Silaen, dan Efendi Siregar silih berganti mengajukan interupsi.
Menurut mereka, pencairan dana Bansos yang seharusnya sudah diterima oleh masyarakat, terutama pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Serikat Tolong Menolong (STM), hingga kini masih macet. Padahal, pihak penerima telah menandatangani berkas administrasi yang diperlukan.
“Ini memalukan! Bagaimana bisa laporan LKPJ disampaikan, sementara masih ada hak masyarakat yang belum tersalurkan? Ini bentuk pembohongan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut, karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas salah satu anggota dewan dalam sidang tersebut.
Interupsi yang bertubi-tubi ini menunjukkan adanya kekecewaan besar terhadap pengelolaan anggaran daerah. Para anggota dewan mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Wagubsu Surya belum memberikan pernyataan resmi terkait solusi atas persoalan tersebut. Sidang Paripurna pun tetap dilanjutkan meskipun diwarnai protes keras dari para wakil rakyat. (cpb)
