MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menegaskan langkah tegasnya untuk tidak lagi membantu biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban akibat terlibat tawuran di Kecamatan Medan Belawan.
Keputusan tersebut diambilnya sebagai bentuk efek jera agar praktik tawuran yang selama ini merugikan banyak pihak bisa dihentikan.
“Sudah cukup banyak saya bantu, tapi tawuran terus terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita semua yang rugi,” tegas Suhendra, Minggu (6/7).
Menurutnya, persoalan tawuran di Belawan tidak dapat dilepaskan dari masalah pengangguran, pendidikan yang rendah, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih tertinggal. Dia juga mengingatkan bahwa dampak tawuran tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga korban.
“Sering terjadi keluarga terpaksa menjual rumah demi biaya rumah sakit. Mayoritas warga Belawan penghasilannya pas-pasan. Ini yang membuat saya prihatin,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, Suhendra merencanakan program turun langsung ke lingkungan dan kelurahan di Belawan pada akhir bulan ini. Ia akan menggandeng ketua organisasi, lurah, serta pihak kepolisian untuk berdialog dengan masyarakat mencari solusi mencegah tawuran.
“Saya bukan penegak hukum, tapi saya punya ide bagaimana kita bisa bersatu. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?” kata politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, ia juga menyoroti lunturnya budaya hormat generasi muda kepada yang lebih tua seperti dulu. Untuk itu, ia mendirikan mushola yang buka 24 jam di Kantor Pemuda Pancasila (PP) Belawan, dengan program pengajian gratis yang tak hanya mengajarkan Alquran tetapi juga pendidikan adab dan akhlak.
“Kalau SPBU saja bisa buka 24 jam, rumah ibadah juga harus bisa 24 jam untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita,” ucapnya.
Suhendra juga mengajak warga lintas agama agar menghidupkan rumah ibadah sebagai tempat pembinaan karakter, demi menciptakan suasana Belawan yang lebih harmonis.
Ia tidak hanya fokus pada persoalan tawuran, tetapi juga menyoroti praktik pungutan liar atau uang ‘masuk kerja’ yang kerap membebani anak-anak muda Belawan saat melamar pekerjaan.
“Gaji pertama mereka habis untuk bayar utang karena harus bayar masuk kerja. Ini yang harus kita lawan,” katanya.
Dia berkomitmen untuk terus menyuarakan masalah ini kepada pemerintah kota dan perusahaan agar lebih memprioritaskan tenaga kerja dari Belawan, tanpa pungutan apa pun. Hendra juga mendukung program Wali Kota Medan yang mendorong perusahaan setempat untuk membuka peluang kerja lebih luas bagi warga Belawan.
Sebagai Legislator Dapil II, Hendra mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan.
“Hari ini kita berjuang, hasilnya belum tentu langsung didapat. Bisa setahun, dua tahun, bahkan lima tahun. Tapi jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha,” pesannya.
Dia pun meminta masyarakat untuk tetap kompak meskipun akan ada pihak-pihak yang merasa terganggu jika Belawan menjadi lebih baik. “Kalau tidak mau ikut berjuang, cukup diam. Jangan ganggu orang yang sedang berjuang. Belawan dapat bangkit menjadi kawasan yang aman, lebih sejahtera, dan penuh harapan bagi generasi mendatang,” tuturnya. (h01)
