MEDAN (Waspada.id): Tuntutan penetapan status bencana nasional bukan menjadi satu-satunya sorotan dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana di halaman gedung DPRD Sumut, Jumat siang (12/12).
Massa yang berorasi di bawah derasnya hujan itu juga menuntut kejelasan dan transparansi penggunaan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang dinilai tidak sinkron.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH, mengungkapkan keheranannya lantaran anggaran BTT yang sebelumnya disebut Rp843 miliar, kini tinggal Rp123 miliar. Ia menilai pemerintah wajib menjelaskan ke mana selisih ratusan miliar tersebut digunakan, terlebih di tengah kondisi ribuan warga yang terdampak banjir bandang di berbagai wilayah Sumut.
“Penanganan banjir jauh dari maksimal. Pemerintah daerah sudah tidak punya anggaran memadai, sedangkan pusat memiliki dana puluhan triliun. Tapi di sisi lain, anggaran BTT Sumut justru tidak jelas,” tegas Lamsiang.
Ia menilai persoalan banjir bandang di Sumut membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam mekanisme penetapan status bencana nasional. Selain untuk mempercepat penanganan, langkah itu dianggap penting guna memastikan anggaran besar dapat segera dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
Aliansi juga meminta pertanggungjawaban sejumlah pejabat nasional, termasuk Presiden RI, Kepala BNPB, Menteri KLHK, Menteri ESDM, Menteri Sosial, hingga Pangdam, yang dinilai belum menunjukkan langkah signifikan dalam penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut Fajri Akbar (Demokrat) dan Berkat Kurniawan Laoly (NasDem) menerima langsung aspirasi para pengunjuk rasa. Keduanya menyatakan siap meneruskan seluruh tuntutan, termasuk rekomendasi agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional di Sumatera Utara.
Aksi berlangsung damai dan berakhir tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian, setelah massa menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada wakil rakyat. (id06)
