MEDAN (Waspada): Para kepala sekolah setingkat SMA/SMK se-Sumatera Utara resah akibat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum bisa dicairkan. Sementara itu, operasional sekolah sudah berjalan 2,5 bulan, namun dananya belum bisa dicairkan.
“Disinyalir dana BOS belum bisa dicairkan walaupun sudah masuk ke rekening karena Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) belum disahkan oleh Kementerian Pendidikan pusat,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Gelmok Samosir yang juga Direktur Sumatera Legal Law Firm didampingi Wakil Ketua BPOKK Turedo Sitindaon, Selasa (14/3) di Medan.
Pihak manajemen BOS pusat belum akan mengesahkannya kalau Manejer BOS provinsi belum mensahkan. “Nah disinilah masalahnya, pihak manajemen BOS Sumut belum akan menyetujui kalau pihak sekolah belum menampung dana buku pendamping perpustakaan yang disebut-sebut dengan sandi ‘Titipan Langit’ yang belum diketahui siapa orangnya,” ujar Gelmok.
Disebutkannya, hasil investigasi pihaknya, dana BOS SMA Negeri/Swasta di SUmut Rp583.728.450.000 dan BOS SMK Negeri/Swasta Rp525.456.430.000. Buku penunjang perpustakaan yang “dipaksa” masuk oleh oknum yang menamakan diri “Titipan Langit” ini, per paketnya Rp10 juta.
“Rata-rata pembelian pihak sekolah 4-6 paket. Kalau dihitung-hitung dengan rabat buku 60 persen, hasilnya puluhan miliaran rupiah,” ujarnya mempertanyakan ke “kantong” siapa dana tersebut mengalir.
Untuk itu, diharapkan Gubernur Edy Rahmayadi mengusut masalah ini, termasuk siapa oknum dibalik “Titipan Langit” agar jelas dan terang benderang. “Bisa-bisa saja masyarakat menduga oknum dibalik ‘Titipan Langit’ adalah gubernur. Jangan sampai ada praduga yang tidak benar nantinya,” sebut Gelmok.(m10)
Waspada/Ist
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Gelmok Samosir didampingi Wakil Ketua BPOKK Turedo Sitindaon memberi keterangan kepada wartawan di Medan, Rabu (15/3).
