MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada Minggu (7/12), di halaman SD Muhammadiyah 23, Jalan Denai Gang Mulajadi, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai.
Dalam pemaparannya, dr. Ade menjelaskan bahwa Perda tersebut hadir untuk memperkuat sistem kesehatan di Kota Medan, termasuk peningkatan layanan rumah sakit dan puskesmas. Ia menegaskan bahwa seluruh warga Kota Medan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mudah, dan terjangkau.
“Perda ini memastikan pembangunan di Kota Medan tetap berorientasi pada kesehatan. Tidak boleh lagi ada warga Medan yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait dampak banjir besar yang melanda beberapa waktu lalu. Salah satunya, seorang warga bernama Ummi Siagian yang mengaku KTP-nya rusak akibat terendam banjir.
“KTP saya rusak karena banjir kemarin, bagaimana solusinya dok?” tanya Ummi.
Menjawab hal itu, dr. Ade yang kini bertugas di Komisi 2 DPRD Kota Medan memastikan bahwa pihaknya siap membantu pengurusan KTP baru.
“Kami akan bantu ya, Bu. Sampai selesai,” ujar dr. Ade.
Keluhan lain datang dari Maisyarah yang meminta agar tunggakan BPJS-nya dapat diputihkan. Menanggapi hal tersebut, dr. Ade menjelaskan bahwa saat ini Kota Medan, bahkan Sumatera Utara, sudah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kalau ada tunggakan BPJS dan memang belum sanggup dibayar, abaikan dulu sementara. Tapi kalau ada rezeki, langsung dibayar. Sepengetahuan saya, pemerintah pusat juga memiliki kebijakan pemutihan bagi warga yang menunggak,” jelasnya.
Selain di Jalan Denai, kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini juga dilaksanakan di Jalan AR Hakim Gang Lorong Hormat, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, pada Sabtu (6/12).
Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari warga yang berharap pemerintah terus hadir dalam menyelesaikan persoalan kesehatan dan administrasi kependudukan yang mereka alami pascabanjir. (Id13)
