MEDAN (Waspada): Direktur Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Indra Buana Tanjung, SH (foto) mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak, termasuk di Sumut, pada 27 Nopember 2024 merupakan uji integritas, bukan ajang syahwat politik.
Hal itu dikatakan Indra Tan — panggilan akrabnya — kepada Waspada di Medan, Selasa (3/9), merespon telah selesainya Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama tiga hari mulai 27- 29 Agustus 2024, yang berjalan aman terkendali. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon.
Menyikapi hal itu, Indra menyebutkan, pihaknya mengapresiasi tahapan tersebut namun patut dipertanyakan berkaitan dengan gesekan atau konflik sosial yang akan timbul selama tahapan dan pelaksanaan pesta demokrasi itu.
“Sebab, seluruh paslon tentunya akan melibatkan dan mengerahkan segenap potensi dan daya dukung yang ada guna menarik simpati masyarakat pemilih, mulai dari partai pendukung, organisasi masyarakat (Ormas), organisasi sayap partai, simpul-simpul masyarakat dan lainnya. Semua itu tidak terlepas hanya untuk bagaimana upaya semaksimal mungkin dapat memenangkan pertarungan di Pilkada serentak ini,” ujar Indra.
Oleh karenanya, Indra berpendapat, perlu pemetaan politik, analisis yang kuat, apa yang dimaui masyarakat dan bagaimana cara untuk mengantisipasi dan siasat menjaring swing voters yang biasa dijadikan sebagai isu sentral.
Biasanya dalam setiap agenda pesta demokrasi, terutama pasca bergulirnya era reformasi sering dihadapkan mendengar, membaca situasi dilapangan akan berita hoaks, money politics, yakni politik transaksional, konflik horizontal dan yang selalu menjadi korban dan sasaran tembaknya adalah masyarakat.
“Kita segenap komponen anak bangsa di 2024 ini kembali diuji integritas nasionalisme, khususnya dalam pesta demokrasi serentak ini. Masyarakat pemilih yang cerdas meletakkan harkat dan harga diri sebagai pemegang kedaulatan,” katanya.
Tentunya, sambung Indra, hal itu dimaksudkan agar mereka tidak gampang terprovokasi atau tergoda dengan situasi transaksional.
Begitu juga para pasangan kontestasi tidak harus mengumbar syahwat politik asalkan tercapai tujuannya sebagai pemenang.
Netralitas
Didampingi Debreri Irfansyah Sembiring SH selaku sekretaris KIRAB tokoh suku Tanjung masyarakat Minangkabau menaruh harap dan menghimbau terwujudnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, Aparatur Penegak Hukum lainnya dan penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Profesionalitas dan Netralitas penyelenggara pemilu dan stakeholder adalah tanggung jawab moral terhadap kualitas demokrasi bangsa kita. Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) politik identitas jangan lagilah digoreng atau dikocok dalam kontestasi ini.
“Kita prihatin dengan stigma negatif atau paradigma yang keliru untuk memenangkan pertarungan harus menghalalkan segala cara, kasihan cukup lelah kita semua menghadapi konflik dan persoalan antar anak bangsa sendiri,” katanya,
Karenanya, dia berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai, guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas, amanah dan bertanggung jawab. (cpb)
