MEDAN (Waspada): Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara mengritisi perkataan oknum Ketua salah satu partai terbesar di Indonesia, Muhammad Lokot Nasution (foto) yang menyebut kata belatung terkait dirinya yang disebut berkas kasusnya sudah P21 tinggal persidangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita menilai perkataan oknum Ketua Umum salah satu partai terbesar, Muhammad Lokot Nasution lebay,” kata Ketua DPD IMM Sumut, Muhammad Arifuddin Bone dalam keterangan tertulisnya yang diterima Waspada di Medan, Kamis (28/9).
Arifuddin merespon perkataan Lokot terkait keterangan juru bicara Bicara KPK Ali Fikri pada Jumat 11 Agustus 2023, yang menyebut berkas pemeriksaan Lokot Nasution sudah P21, yang artinya sudah bisa naik ke penyidikan.
Namun Lokot kemudian menegaskan dirinya memang tidak terlibat dengan kasus korupsi jalur kereta api yang menyeret sejumlah nama pejabat Kementerian Perhubungan termasuk pihak swasta tersebut.
Yang kemudian menjadi sorotan adalah munculnya perkataan belatung dalam keterangannya yang dilansir sejumlah media.
Disebutkan, Lokot dikabarkan mengatakan, konstelasi politik menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 membuat kasus KPK salah memanggil dia, digoreng-goreng oleh banyak pihak karena sudah masuk tahun politik.
“Ini tahun politik, saya faham ada belatung demokrasi yang suka main fitnah untuk mengganggu. Kita faham belatung itu butuh makan, kasihan dia kelaparan, berdosa kita,” kata Lokot.
Menyikapi perkataan belatung itu, Ketua DPD IMM Sumut, Muhammad Arifuddin Bone ketika dijumpai awak media mengatakan bahwa ucapan Lokot Nasution selaku ketua umum partai terbesar terkesan tidak layak disampaikan.
“Kita bertanya juga belatung ini apa maksud dari saudara Lokot? Ada mahasiswa yang peduli sama kasus korupsi kok disebut belatung. Kalau saudara Lokot memang yakin tidak bersalah, kenapa tidak sebut Juru Bicara KPK RI saja yang belatung? Kan Informasinya dari KPK RI,” tegas Arif, sapaan.Muhammad Arifuddin Bone.
Sebelumnya, kawan-kawan aktivis dari Permak yang mempertanyakan berkas Lokot Nasution dari KPK RI yang sudah P21. Tetapi kita menyayangkan sikap dari seorang oknum Ketua Umum partai yang menganggap itu sebuah fitnah.
Arif juga menambahkan menambahkan jika ada proses hukum terhadap aktivis mahasiswa di Sumut IMM akan ikut andil dalam mendapatkan keadilan.
“Kalau ada satu orang aktivis mahasiswa di Sumut yang diadili karena mengritisi pejabat publik, IMM akan melakukan advokasi terbaik, kita juga punya lembaga hukum sendiri milik IMM Sumut, kok,” katanya.
Kalau dianggap fitnah, harusnya yang pantas dan layak ditempuh melalui jalur hukum itu ya Juru Bicara KPK RI. “Ya, kita Mahasiswa sebagai sosial kontrol hanya mempertanyakan, malah kawan-kawan kita dari aktivis yang dihina,” tutur Arif.
Pihaknya meminta Ketua Umum DPP partai tersebut harus bijak mengambil sikap terkait pernyataan Lokot Nasution.”Kami menganggap Lokot tidak layak dijadikan sebagai pemimpin partai di Sumut,” tutup Arif. (cpb/rel)
Teks
Muhammad Lokot Nasution.