MEDAN (Waspada.id): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kota Medan serta Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Utara (Sumut) untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap depo-depo kontainer.
‘’Kita berharap pemerintah di Sumut bisa memonitor dan mengevaluasi keberadaan depo-depo kontainer yang ada di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera Utara,’’ ucap Ketua Umum DPP Asdeki, Khairul Mahalli di Medan, Senin (3/11/2025).
Khairul berharap pemerintah di Sumut melakukan penertiban dan mencek ulang keberadaan depo tersebut. ‘’Semua perizinan yang berkaitan dengan usaha depo peti kemas harus ditertibkan dan cek ulang,’’ pintanya.
Hal ini, kata Khairul, sangat berkaitan dengan dampak lingkungan karena banyak depo-depo kontainer yang belum memenuhi persyaratan, seperi masalah amdal dan lainnya.
Perubahan kondisi cuaca saat ini, kata Khairul, sangat rentan timbulnya wabah penyakit. Ia menyebut depo kontainer dapat berkontribusi terhadap risiko kesehatan, terutama terkait dengan potensi menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit seperti nyamuk, dan paparan terhadap bahan kimia berbahaya dari cat atau kargo tertentu.
‘’Pelabuhan Belawan itu banyak kontainer yang mengangkut bahan-bahan kimia berbahaya. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi dan Pemko Medan serta instansi terkait yang ada di Pelabuhan Belawan,’’ ungkapnya.
Khairul berharap monitor secara menyeluruh harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan peti kemas serta penertiban terhadap depo-depo yang tidak memiliki perizinan.
‘’Ini harus segera dilakukan sebelum pihak-pihak lain nantinya akan meminta pertanggungjawaban yang berkaitan dengan usaha depo peti kemas,’’ tutup Khairul.(id96)
