MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Drs Panyabar Nakhe mendorong bupati/walikota di Sumut untuk mengusulkan pembentukan zonasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN). Langkah ini dimaksudkan untuk menghemat anggaran bagi anak didik yang selama 76 tahun terakhir mengikuti ujian di Kota Medan.
“Kita dorong bupati/walikota untuk mengusulkan ke Kementrian Pendidikan, tembusan ke Gubsu, Disdik dan DPRD Sumut agar nantinya kita sikapi,” kata Nakhe kepada Waspada di Medan, Selasa (1/3).
Anggota dewan dari Fraksi PDI-P itu menyampaikan hal itu ketka menerima penggiat pendidikan Joni Warsito Waruwu dari Nias Barat terkait keinginan untuk menzonasikan sejumlah kabupaten/kota di Sumut untuk tidak lagi memusatkan lokasi ujian yang selama ini dilangsungkan di Medan.
Menyikapi hal itu, Panyabar Nakhe menyebutkan, pemusatan lokasi ujian, termasuk di 5 kabupaten/kota di Nias menjadi terpusat di zona terdekat di sana dapat membantu calon siswa terhindar dari banyak hal.
“Yang pertama soal biaya, ini saya dapat kabar bagi orangtua yang terkategorikan menengah ke bawah harus menghabiskan Rp 1,5 juta mengirimkan anaknya ke Medan untuk ikut ujian UTBK-SBMPTN. Bayangkan kalau itu terjadi selama puluhan tahun, tentu angkanya puluhan miliaran jika jumlah calon mahasiswanya mencapai ribuan setiap tahun,” katanya.
Yang kedua, lanjut anggota dewan Dapil Nias ini, para siswa diwajibkan menempuh perjalanan dari laut, darat bahkan udara, yang tentu saja memakan waktu yang lama untuk sampai ke Medan.
“Nah yang terakhir, siswa itu sendiri yang fisiknya sudah kelelahan akibat melakukan perjalanan relatif jauh dari Nias naik feri, terus lanjut ke Sibolga naik bus hingga belasan jam sampai ke Medan,” katanya.
Selanjutnya, risiko dalam perjalanan yang pasti dialami calon mahasiswa yang sudah lama memimpikan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri di Medan. “Ini harus kita pikirkan juga,” sebutnya.
Panyabar Nakhe menyebutkan, pihaknya membandingkan betapa jauhnya lokasi antara Medan-Nias terkait perlunya dibangun hanggar bagi korban bencana alam di kepulauan itu.
“Beberapa waktu lalu, ada bencana di Nias, nah datanglah bantuan dari Medan yang diberangkatkan ke Nias melalui jalur darat dan laut. Bantuan baru 7 hari, karena perjalanan yang mutar-mutar, tetapi keadaan sudah normal, sehingga bantuan terpaksa dipulangkan kembali ke Medan. Nah bandingkan jika hanggar yang perlu dibangun di Nias, tentu menyingkat waktu,” ujarnya.
Hal yang sama juga terlihat dari lokasi ujian UTBK-SBMPTN yang dulu bernama Sipenmaru itu, yang jika dibuatkan zonasinya, termasuk di Nias tentu menyederhanakan proses ujian dan menyingkat waktu.
Karenanya, Panyabar Nakhe menyebutkan, upaya pengusulan zonasi amat mendesak bagi 5 kabupaten/kota di Sumut, agar nantinya dibahas dengan pihak terkait, sebelum diputuskan di Kementrian Pendidikan.
“Artinya dari lima kabupaten/kota yakni Zona Labuhan Batu Raya yang meliputi Labura dan Labusel, kemudian Zona Tobasa, Zona Tapanuli Raya, dan Zona Medan dan Zona Nias, pilihlah lokasi yang terdekat di kawasan itu,” katanya.
Biaya Sendiri
Terpisah, Joni Warsito Waruwu yang sengaja datang menemui Panyabar Nakhe di ruang dewan, merasakan sendiri bagaimana sulitnya ujian di Medan.
“Tahun 2014 lalu, atas biaya sendiri setelah lulus SMA N3 Gunungsitoli di Nias, saya atas biaya pas-pasan berangkat ke Medan. Tak terbayangkan bagaimana saya harus menyesuaikan diri, merasakan kelelahan, tinggal di Medan dan menanggung seluruh biaya, termasuk pendafataran Rp 200.000,” katanya.
Warga Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara, Nias Barat itu pun sudah mensosialisasikan cara-cara menempuh ujian setamatnya SMA dan apa yang harus dilakukan.
“Tahun 2022 ini, diperkirakan bulan Mei, saya berencana memberangkatkan 10 siswa tamat SMA yang ekonominya lemah untuk ujian di Medan, dengan biaya saya sendiri,” katanya.
Perjuangannya ini semata-mata untuk membantu orangtua siswa yang kesulitan dana namun anak mereka pintar untuk ujian di Medan.
“Kita berharap kepada pemerintah untuk secepatnya membuat zonasi UTBK SBMPTN di masing-masing daerah agar calon mahasiswa lebih bersemangat untuk belajar dan tidak lagi harus memikirkan biaya yang harus ditanggung dalam perjalanan, karena lokasinya tidak lagi terlalu jauh,” pungkasnya.(cpb)
Teks foto
Anggota DPRD Sumut Drs Panyabar Nakhe (kanan) bersama penggiat pendidikan Joni Warsito Waruwu di ruang dewan, Selasa (1/3). Waspada /Partono Budy
