MEDAN (Waspada): Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan , Ahad (15/12) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri cukup tinggi di berbagai sektor dengan beberapa indiktor yang dilakukan penilaian secara objektif.
Menurutnya, komitmen Kapolri Jenderal Polisi Drs Listiyo Sigit Prawobo dan jajaran dalam mentransformasi Polri PRESISI yang selaraskan dengan Asta Cita. “Komitmen Kapolri Jenderal Listiyo Sigit dan keberhasilan jajaran Polri dalam pengungkapan kejahatan transnational crime (membahayakan Kamtibmas dan Kamdagri) antara lain tindak pidana perdagangan orang dan perdagangan manusia, tindak pidana perdaran gelap narkotika,” ujarnya.
Dikatakan dalam tindak pidana perjudian on line tentunya ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk melemahkan institusi Polri termasuk khitah tajdid Kapolri dalam pembaharuan keberdaan Polri yang semakin baik dari paripurna sebagai wujud merawat Satya Haprabu.
“Kejahatan transnational crime seperti perdagangan orang dan manusia dan kejahatan lainnya memiliki pola sebagai white crime dan memperoleh keuntungan sebagai core bussines dari kejahatan dimaksud sehingga dader intelektual akan menggunakan berbagai cara dalam melakukan perlawanan termasuk juga membangun opini publik untuk mendegradasi dan mendeskriditkan institusi negara sehingga kejahatannya tidak tersentuh sampai kepada pelaku yang memperoleh keuntungan dan menikmati hasil kejahatan,” urainya.
Pelaku ini biasanya, sambungnya, menggunakan agen-agen di negara asal dan negara tujuan yang dalam istilah ekonomi disebut supplay and demand. “Untuk itu kita harus waspada,” kata Dr Alpi Sahari yang pernah memberikan keterang ahli atas permintaan Polri dan Kejagung dalam kasus PK III pembunuhan berencana (kasus racun sianida dan penembakan di Duren Tiga Jaksel).
Baginya, ketegasan Kapolri Jenderal Sigit dalam pembenahan internal Pokri tidak diragukan lagi dengan menerbitkan Peraturan Kepolisian dan menindak tegas setiap personil Polri tanpa pandang bulu. Bahkan perwira tinggi sekalipun dilakukan tindakan tegas yang bukan hanya mengedepankan etik namun juga memproses dengan menggunakan kontruksi hukum pidana secara transparan dan akuntabel.
“Atas adanya upaya membangun opini publik dengan mengangkat isu penggunaan senjata api dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum personil Polri seharusnya dapat memahami asas subsidaritas dan proporsionalitas dengan menggunakan kerangka hukum pidana bukan menggiring opini publik bahwa Kapolri dan jajaran gagal dalam mentransformasi idepedensi Polri. Masyarakat tidak bisa lagi digiring dan dibenturkan agar tercitanya distrust terhadap Polri. Opini yang dibangun harus berimbang, jangan menghilangkan fakta ketegasan dan integritas Kapolri dalam menindak oknum anggota Polri tanpa pandang bulu termasuk keberhasilan Polri dalam pengungkapan kejahatan transnational crime. di dalam hukum pidana ada istilah manus domina dan manus ministra,” katanya.(m05/A)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
