MEDAN (Waspada): Penyataan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi terkait estafet kepemimpinan pada acara peranyaan natal tahun 2023 dapat dimaknai sebagai konteks dan konten dalam lingkup paradigma komitmen netralitas Polri untuk menciptakan Pemilu Damai.
“Terutama dalam empowerment dan strengthening persatuan dan kesatuan bangsa, bukan dalam lingkup perspektif yang dapat menimbulkan multitafsir atas pernyataan Kapolri dimaksud. Lingkup perspektif pada konteks dan konten tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya yang berimplikasi timbulnya opini secara liar yang ditujukan untuk mempengaruhi persepsi publik karena mengkonherensikan narasi keberlanjutan, kelanjutan dan pembaharuan,” ujar Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Dosen dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Medan, Senin (15/1).
Menurutnya, perspektif pada dasarnya belum mempunyai kemapanan dan kemantapan yang setara dengan paradigma. Ini dikarenakan perspektif dibangun oleh sistem belief yang kurang atau belum terlalu berkembang bila dibandingkan dengan sistem belief yang ada pada sebuah paradigma.
“Akibatnya, komponen-komponen penyusun sistem belief dari suatu perspektif masih dapat saling dipertukarkan dengan unsur-unsur sistem belief dari perspektif lain,” ujar Dr Alpi.
Lebih lanjut Dr Alpi yang juga sebagai pengarang buku “Kompilasi Pemikiran Peningkatan Kapasitas Organisasi Polri Untuk Meraih Kesempurnaan (Strive For Excellence) registrasi ISBN: 9786234084924” mengatakan bahwa paradigma adalah suatu sistem yang terdiri dari ‘set’ belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu saja dapat dipertukarkan. Karena paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set belief ‘dasar’ tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikat penggunannya wordview tertentu, berikut cara bagaimana “dunia” harus dipahami dan dipelajari serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata dan perbuatan penggunanya.
“Artinya di sinilah tergambar set belief Jenderal Polisi Drs Listiyo Sigit Prawobo, MSi yan memiliki ketajaman sebagai sosok pemimpin yang berpegang teguh pada postioning value profesionalisme Polri sebagai pilar negara agar terselenggaranya Pemilu yang damai, sehingga berkontribusi penyelenggarannya berjalan dengan baik dan santun dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa,” urainya.
Di sisi lain, sambung Dr Alpi, yang sering diminta sebagai ahli pidana dalam perkara yang menjadi perhatian publik terdekripsikan bahwa Jenderal Polisi, Drs Listiyo Sigit Prawobo, MSi di dalam differentiation mencerminkan sikap yang wise (bijaksana) dan qudwah pada konteks dan konten pernyataan estafet kepemimpinan untuk terciptanya Harkamtibmas dan Kamdagri.
“Hal ini tentunya didasarkan pada internal and eksternal factor analysis misalnya peredektibilitas dan responsibilitas penyelenggaran Pemilu rentan terjadinya polarisasi yang telah bergeser dari perspektif identitas ‘politik identitas’ ke arah perspektif penggunaan kekuasaan eksekutif untuk mendukung salah satu pasangan calon di dalam Pilpres dan perspektif komitmen, etika moral yang menjadi isu sehingga berpotensi terjadinya gesekan di tengah masyarakat yang mengarah pada distrust masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu,” katanya.(m05/A)
