MEDAN (Waspada.id): Dugaan tindakan asusila yang menyeret seorang direktur utama salah satu BUMD di Sumatera Utara kembali membuka satu ironi klasik dalam tata kelola kekuasaan: jabatan publik diperlakukan seolah kehormatan, tetapi etika dianggap beban tambahan.
Hal itu ditegaskan pengamat dan akademisi Farid Wajdi saat ditanya pendapatnya, Kamis (12/2/2026).
Seperti diberitakan waspada.id sebelumnya, dugaan skandal asusila atau tindakan amoral seorang Dirut di salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumut terungkap dari pengakuan korban, seorang perempuan berumur 25 tahun, mengaku menjadi korban dugaan hubungan seksual yang terjadi dalam kondisi tidak berdaya hingga berujung kehamilan.
Anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020 itu menyebut, ketika isu ini merebak ke ruang publik, respons yang paling mencolok justru bukan klarifikasi, melainkan keheningan. “Diam, dalam konteks kekuasaan, sering kali bukan kebijaksanaan, melainkan strategi penghindaran tanggung jawab,” ujarnya.
Farid mengingatkan, BUMD bukan perusahaan keluarga, apalagi ruang privat bagi pejabat untuk menguji batas moralnya. Ia dibiayai oleh uang publik, dijalankan atas nama kepentingan daerah, dan dipimpin oleh individu yang menerima gaji serta fasilitas dari pajak rakyat.
Karena itu, setiap perilaku pejabatnya, terlebih yang diduga menyentuh wilayah pelanggaran martabat manusia, tidak pernah sepenuhnya bersifat personal. Mengklaim “urusan pribadi” di titik ini sama absurdnya dengan mengatakan korupsi kecil tidak mengganggu keuangan negara.
Di sinilah etika jabatan publik bekerja. Etika bukan sekadar pelengkap hukum, melainkan pagar moral agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat dominasi.
Dugaan relasi asusila yang melibatkan pejabat struktural BUMD menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah jabatan dipahami sebagai amanah, atau sekadar lisensi sosial untuk bertindak tanpa konsekuensi?
Ketika relasi kuasa terlibat, persetujuan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Status, pengaruh, dan posisi struktural selalu menciptakan ketimpangan, dan etika publik menuntut kepekaan terhadap fakta ini.
Namun, lanjut Farid, problem paling serius justru muncul pada level kepemimpinan daerah. Kepala daerah bukan penonton netral dalam drama etika birokrasi. Ia pemegang kendali politik dan administratif atas BUMD.
Ketika publik mempertanyakan sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution dan yang muncul hanyalah sikap menghindar, pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas: ketenangan elite lebih penting daripada kegelisahan publik. Transparansi diperlakukan sebagai ancaman, bukan kewajiban.
‘Sindiran paling pahit terletak di sini: negara rajin menuntut moralitas dari warga, tetapi gagap saat harus menegakkannya di internal kekuasaan,” sindir Farid.
Pejabat diminta menjadi teladan hanya dalam pidato, bukan dalam krisis nyata. Dalam logika seperti ini, katanya, akuntabilitas berubah menjadi slogan, sementara etika diredam agar tidak mengganggu stabilitas politik jangka pendek.
Padahal, lanjut Farid, pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat memikul kontrak etis yang sederhana tetapi tegas: uang publik menuntut perilaku publik yang bertanggung jawab.
Tanggung jawab ini tidak berhenti pada kepatuhan hukum pidana, melainkan mencakup kesediaan menjelaskan, membuka diri terhadap pemeriksaan, dan mengambil langkah administratif tegas demi menjaga martabat institusi.
“Ketika langkah-langkah ini dihindari, yang runtuh bukan hanya reputasi individu, tetapi legitimasi pemerintahan,” tandanya.
Farid menambahkan kasus ini akhirnya bukan soal satu oknum semata, melainkan cermin bagaimana kekuasaan dipahami. Apakah jabatan dilihat sebagai amanah yang harus diawasi, atau sebagai zona nyaman yang kebal kritik?
Publik sudah cukup dewasa untuk membedakan proses hukum dan tanggung jawab etis. Yang belum dewasa justru sering kali para pemegang kekuasaan, yang masih mengira diam adalah solusi. Dalam etika jabatan publik, diam bukan netral, diam adalah sikap, dan sikap itu sedang dinilai rakyat, demikian Farid Wajdi.(id96)
