MEDAN (Waspada.id): Turunnya tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran dinilai sebagai momentum krusial yang tidak boleh berhenti pada seremoni administratif semata.
Ketua Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan, SHI menyatakan bahwa evaluasi ini harus menjadi titik balik pembenahan tata kelola anggaran daerah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kami mengingatkan, evaluasi jangan hanya menjadi formalitas tahunan. Jika perencanaan masih lemah, tidak berbasis data, dan tidak terukur dampaknya, maka yang dirugikan adalah masyarakat. UKM membutuhkan kebijakan yang presisi, bukan program yang sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Arif menyampaikan hal itu kepada redaksi Waspada.id di Medan, Rabu (18/2/2026) malam. Ia menilai bahwa kualitas perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya serapan anggaran (output). Program pemberdayaan yang tidak tepat sasaran hanya akan memperlemah daya saing ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengawasan dan rekomendasi yang diberikan BPKP Perwakilan Sumatera Utara merupakan ujian keseriusan yang harus ditindaklanjuti secara nyata dan transparan oleh Pemkab. Labuhanbatu.
Menurutnya, pengawasan bukan ancaman, melainkan instrumen koreksi untuk mencegah potensi penyimpangan dan inefisiensi.
“Jika rekomendasi BPKP hanya berhenti di atas kertas, maka itu sama saja mengabaikan kesempatan memperbaiki sistem. Publik berhak tahu apa yang diperbaiki, bagaimana tindak lanjutnya, dan apa dampaknya bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Arif juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengendalian intern di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar kebijakan anggaran benar-benar akuntabel dan tidak membuka ruang pemborosan maupun praktik yang merugikan daerah.
Namun demikian, Arif menegaskan sikapnya tetap konstruktif dan kolaboratif. “Kami tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mendorong perbaikan. Pemerintah daerah dan elemen masyarakat harus duduk bersama. Jika tata kelola keuangan dibenahi dengan serius, maka dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu,” tandasnya.
Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu menyatakan siap menjadi mitra kritis yang objektif dalam mengawal proses pembenahan tata kelola pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat, demikian Arif.(id96)
