MEDAN (Waspada.id): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRDSumatera Utara menyambut positif pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna, Senin (30/3/2026). PKS menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis dalam memperkuat pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Usman Jakfar, menegaskan bahwa pembentukan Pansus LKPJ, Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pansus Aset merupakan langkah tepat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sumatera Utara.
Menurutnya, evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 harus dilakukan secara objektif dan berbasis data agar benar-benar mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah.
“PKS memandang Pansus LKPJ harus mampu memberikan rekomendasi yang tajam dan solutif, sehingga setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Adapun susunan pimpinan tiga Pansus yang telah dibentuk DPRD Sumut adalah sebagai berikut: Pansus LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025 diketuai Benny Sihotang (Fraksi Gerindra) dengan Wakil Ketua Robby Agusman Harahap (Fraksi NasDem). Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketuai Timbul Sinaga (Fraksi NasDem) dengan Wakil Ketua Hariyanto (Fraksi PKS). Sementara Pansus Aset Daerah diketuai Abdul Rahim Siregar (Fraksi PKS) dengan Wakil Ketua Hermansyah Lubis (Fraksi PAN).
PKS juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak daerah serta belum maksimalnya pengelolaan retribusi dan BUMD menjadi perhatian serius.
“Peningkatan PAD tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Diperlukan inovasi kebijakan, digitalisasi sistem, dan penguatan sektor unggulan daerah agar Sumatera Utara bisa lebih mandiri secara fiskal,” kata Usman.
Selain itu, PKS menilai pengelolaan aset daerah harus menjadi prioritas utama. Selama ini, banyak aset yang belum terdata dengan baik, belum bersertifikat, hingga belum dimanfaatkan secara produktif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut dari PKS, Salman Alfarisi, menegaskan bahwa Pansus Aset harus bekerja secara menyeluruh, mulai dari inventarisasi hingga pemanfaatan aset menjadi sumber pendapatan.
“Aset daerah jangan hanya menjadi beban administrasi. Harus ada terobosan agar aset bisa menghasilkan nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap PAD,” tegasnya.
PKS berharap ketiga Pansus yang telah dibentuk dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu melahirkan rekomendasi yang implementatif. Menurut PKS, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, PKS juga mendorong agar seluruh proses kerja Pansus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
PKS menegaskan bahwa keberhasilan kerja Pansus nantinya harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar laporan administratif. Dengan demikian, kehadiran Pansus benar-benar menjadi instrumen perubahan menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (id144)
