MEDAN (Waspada.id): Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus bagi koruptor guna mendukung program pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, menyampaikan bahwa hingga kini wacana pembangunan penjara khusus koruptor belum terealisasi, meskipun penindakan terhadap pelaku korupsi terus berjalan.
“Menteri Purbaya harus segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor agar asta cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan optimal,” ujarnya saat ditemui di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat (3/4/2026).
Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini telah dijalankan oleh Kejaksaan RI dan KPK hingga ke daerah. Namun, untuk memperkuat komitmen tersebut, diperlukan langkah konkret berupa pembangunan fasilitas pemasyarakatan khusus bagi pelaku korupsi.
Ia menyebut, dokumen perencanaan pembangunan penjara khusus koruptor sebenarnya telah tersedia di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Namun, hingga kini realisasinya masih terkendala pada aspek penganggaran.
“Informasinya dokumen sudah lengkap di Kementerian Imipas. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan mengalokasikan anggarannya,” jelasnya.
Rinno juga menilai praktik korupsi yang terjadi dari level bawah hingga atas berpotensi mengancam ketahanan negara dari dalam. Oleh karena itu, langkah tegas dan terukur dinilai penting untuk memberikan efek jera.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendorong Menteri Keuangan untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendukung program prioritas pemerintah tersebut.
“Kami yakin Menkeu Purbaya memiliki komitmen antikorupsi. Tahun ini kita dorong agar pembangunan penjara khusus koruptor bisa segera terealisasi,” tegasnya.
Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembangunan di Pulau Nusakambangan atau wilayah lain di Indonesia.
“Di mana pun lokasinya, kami siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Imipas Agus Adrianto demi pemberantasan korupsi yang lebih efektif,” pungkasnya.
Selain itu, FABEM juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan pembangunan penjara khusus tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan baru serta benar-benar menjadi simbol keseriusan negara dalam memerangi korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. (fs)
