MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Fajri Akbar, mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengevakuasi masyarakat Desa Hutagodang, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara—di perbatasan dengan Tapanuli Selatan—yang menjadi salah satu kawasan paling terdampak banjir bandang pekan lalu.
Fajri menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya bukan sekadar penyaluran bantuan logistik, melainkan penyelamatan nyawa warga yang hingga kini masih terisolasi dan terkepung banjir.
“Pemberian bantuan itu penting, tetapi bukan yang paling prioritas. Yang jauh lebih mendesak adalah menyelamatkan seratusan warga yang masih terkepung karena rumah mereka telah digenangi luapan banjir dari sungai di kawasan tersebut,” kata Fajri di Medan, Jumat (12/12).
Anggota Komisi E DPRD Sumut ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut. Ia menyebutkan, terdapat sungai yang tidak lagi dapat mengalir secara normal karena badan sungai dipenuhi gelondongan kayu, sehingga aliran air terhambat.
Akibatnya, air sungai meluap dan mengalir ke sungai terdekat, hingga akhirnya menggenangi jalan dan permukiman warga. Kondisi ini memaksa masyarakat meninggalkan rumah dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman.
“Karena sungai tidak bisa mengalir akibat tumpukan kayu, air meluap dan masuk ke pemukiman. Warga akhirnya terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri,” ujarnya.
Namun, Fajri mengingatkan bahwa kondisi para pengungsi saat ini sangat memprihatinkan. Lokasi pengungsian tersebar di beberapa titik, bahkan ada yang berada di balik bukit dan tidak jauh dari bantaran sungai, sehingga berpotensi kembali terdampak jika hujan deras terjadi.
Ia menilai, jika kondisi ini hanya disikapi dengan penyaluran bantuan tanpa upaya evakuasi menyeluruh, maka keselamatan warga sangat terancam.
“Kalau dibiarkan seperti ini, hanya diberi bantuan tanpa penyelamatan, para pengungsi bisa mati berdiri atau malah seperti tarzan di hutan,” tegasnya.
Menurut Fajri, pemerintah seharusnya segera melakukan evakuasi menggunakan helikopter untuk memindahkan warga ke kawasan yang lebih layak dan aman. Hal ini dinilainya sangat memungkinkan, mengingat saat ini di lokasi DAS Desa Hutagodang juga tengah dilakukan pembersihan gelondongan kayu yang menyumbat badan sungai.
Ia juga mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai terlalu sibuk mengirim bantuan, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih justru tidak dapat menjangkau lokasi pengungsian.
“Sibuk kirim bantuan, tapi air bersih saja tidak masuk ke lokasi. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan para pengungsi,” katanya.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Fajri Akbar. Waspada.id/ist
Penetapan Status Bencana Nasional
Lebih lanjut, Fajri mendesak agar pemerintah tidak ragu mengusulkan penetapan status bencana nasional. Ia menilai, jika bencana ini terus berstatus bencana daerah, maka penanganannya akan terkendala keterbatasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jangan sampai ada kepala daerah yang menyerah hanya dengan mengirim surat ke pusat. Kondisi ini sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” ujarnya.
Ia mengaku khawatir keselamatan para pengungsi semakin terancam jika penanganan tidak segera ditingkatkan. Lingkungan pengungsian yang tidak sehat berpotensi memicu berbagai penyakit dan memperburuk kondisi korban.
Karena itu, Fajri meminta pemerintah untuk memfokuskan upaya pada penyelamatan warga Desa Hutagodang, serta segera menetapkan status bencana nasional agar penanggulangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, terukur, terkoordinasi, dan didukung anggaran yang memadai.
Selain kepada pemerintah, Fajri juga mendorong media massa agar lebih proaktif meliput kondisi daerah terdampak, khususnya wilayah-wilayah terisolir yang selama ini luput dari perhatian.
“Jangan hanya meliput penyaluran bantuan oleh pejabat. Itu memang penting, tapi masih banyak daerah terisolir yang belum tersentuh dan belum diliput. Publik harus tahu seperti apa kondisi sebenarnya di lapangan,” pungkasnya. (id06)
