Scroll Untuk Membaca

Medan

FK KBIHU Sumut Setuju Pemerintah Bangun Kampung Haji Tapi Perlu Dikaji Ulang

FK KBIHU Sumut Setuju Pemerintah Bangun Kampung Haji Tapi Perlu Dikaji Ulang
Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Sumatera Utara, H.Ilyas Halim MPd. Waspada/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada): Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Sumatera Utara, H.Ilyas Halim MPd, Senin (14/7) menyampaikan setuju terkait rencana pemerintah, membangun Kampung Haji di Makkah.

“Kita setuju bahkan mendukung sepenuhnya rencana pemerintah merencanakan kampung haji berjarak 400 m dari masjidil haram,” ungkapnya.

Lanjut Ilyas Halim, namun perlu dikaji secara mendalam untuk menampung 200.000 lebih jemaah haji setiap tahunnya, apakah ada lahan yang diperlukan untuk membangun hotel yang berjarak dekat dengan Masjidil Haram.

Jika ada lokasinya berapa biaya yang harus disiapkan untuk itu. Jangan malah jadi bumerang bagi pemerintah atau hanya tinggal rencana.

“Menurut saya biarlah berjarak lebih jauh sedikit dari Masjidil Haram yang selama ini dilaksanakan tapi disediakan bus selawat.Saya kira ini dapat menghemat anggaran dan bisa terjangkau bagi pemerintah,”ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan, kampung haji yang khusus menampung jamaah Indonesia akan terletak 400 meter dari Masjidil Haram, tempat berdirinya Kabah.

Rosan mengatakan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud sudah menyetujui rencana pembangunan kampung haji itu saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, pekan lalu.(m22)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE