MEDAN (Waspada): Forum Kebangsaan yang digelar di Le Polonia Medan, Minggu (17/11) mengajak seluruh masyarakat, baik itu kalangan intelektual, tokoh agama, kaum muda, milenial dan Gen Z, untuk berperan aktif dalam menyelamatkan demokrasi melalui partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
‘’Demi menyelamatkan demokrasi tersebut kita mengimbau seluruh elemen masyarakat bijak dengan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala pada Pilkada Sumut 27 November mendatang,’’ tegas Ketua Kalibrasi Sumut, Anthony Sinaga, SH, MH, yang hadir dalam Forum Demokrasi itu.
Forum bertema “Selamatkan Demokrasi Sumut” yang menghadirkan sejumlah pembicara yang menekankan pentingnya memilih calon yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan demokrasi dan kemajuan daerah.
Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala layak melanjutkan kepemimpinan di Sumut karena bermartabat, bermoral dan berintegritas.
Anthony menilai bahwa Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dan telah teruji dalam memimpin Sumut.
Anthony, yang juga pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan bahwa Edy Rahmayadi telah menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Untuk itu Anthony pun berharap masyarakat Sumatera Utara bersatu menjadi garda terdepan dalam menjaga kestabilan politik dan kemajuan daerah melalui partisipasi aktif dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.
Forum Kebangsaan yang juga menghadirkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Dr. Ir. Hasto Kristiyanto MM, Prof. Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum Pusat Edy Rahmayadi, Okky Madasari PhD, Usman Hamid, dan Prof. Ikrar Nusa Bakti, yang turut mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Gubernur Sumut.
Prof. Ikrar Nusa Bakti, dalam pemaparannya, menekankan kekhawatirannya terkait keterlibatan aparatur negara dalam Pilkada 2024, ia menilai bahwa jika praktik tersebut terbukti terjadi, itu akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Sumatera Utara.
Prof Ikrar menilai apabila aparatur negara terlibat dalam mendukung calon tertentu maka akan merusak asas keadilan dan kepercayaan publik.
Prof Ikrar juga mengingatkan bahwa aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dapat berlangsung jujur dan adil.
Pernyataan Prof Ikrar Nusa Bakti mendapat perhatian besar dari peserta Forum Demokrasi, yang semakin mendesak agar semua pihak lebih aktif dalam memantau jalannya Pilkada 2024 guna memastikan berjalannya proses demokrasi di Sumatera Utara.
Forum ini juga mengajak masyarakat untuk tidak takut atas intimidasi atau intervensi dari pejabat pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa.
Dengan harapan agar Pilkada Sumut pada 27 November 2024 mendatang dapat menjadi ajang demokrasi yang berkualitas, Forum Kebangsaan ini menegaskan pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak demi masa depan yang lebih baik untuk Sumatera Utara.
Forum Kebangsaan dihadiri sejumlah tokoh seperti, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dan Anggota DPR RI, Rapidin Simbolon, Ketua DPRD Medan Wong Cun Cen Tarigan, Calon Wali Kota Medan, Prof Ridha Dharmajaya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat se Sumatera Utara. Prof. Dr. KH. Amiruddin MS, MA., Ph.D memimpin doa pada penutupan Forum Demokrasi tersebut.
Anthony Sinaga sebagai Ketua Kalibrasi dan Hak Asasi Manusia, Pakar Hukum Tata Negara dan Tokoh Masyarakat dalam seruannya kembali mengajak masyarakat Sumut, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muda dan milenial serta gen-Z bersatu untuk memilih dan mencoblos Paslon nomor 2 Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala di TPS tanggal 27 November 2024.(m29)
Waspada/Ist
Anthony Sinaga foto bersama dengan Ustadz KH Amiruddin MS usai acara Forum Kebangsaan di Le Polonia Medan, Minggu (17/11).
