MEDAN (Waspada): Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung proyek infrastruktur tahun jamak (multiyears) yang dananya bersumber dari APBD 2022/2023 sebesar Rp 2,7 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga penasehat Fraksi Golkar Irham Buana Nasution, Wagirin Arman (penasehat), didampingi Ketua Dhody Thaher, Wakil Ketua Syamsul Qomar, Wakil Sekretaris Mahyaruddin Salim Batubara, dan anggota Edi Surahman Sinuraya, dan Frans Dante Ginting, kepada wartawan, di ruang dewan, Selasa (14/6).
Menurut Irham, Fraksi dan seluruh jajarannya di banggar, alat kelengkapan dewan dari Partai Golkar mendukung setiap pembangunan oleh Pemprovsu dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Apalagi, anggaran Rp 2,7 triliun yang terbesar sepanjang sejarah di Sumut nantinya dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana, yang meliputi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di kabupaten/kota.
Namun Irham menegaskan, alokasi anggaran tersebut hendaknya diikuti dengan syarat seluruh perencanaan pekerjaan, pelelangan, pengawasan evaluasi mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.
“Artinya, seluruh ketentuan yang berlaku harus kembali kepada aturan dan regulasi yang berlaku, agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari,” ujar Irham.
Berkaitan dengan surat Kementrian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bernomor 910/1208/13 tanggal 20 Mei 2022 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tentang Penjelasan Penggunaan Alokasi Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan, Irham menyebutkan, intinya semua hal tersebut merupakan penjelasan dan harus mematuhi pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur tahun jamak tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.
Fraksi Golkar berharap tidak ada lagi yang mempertentangkan masalah tersebut di atas. “Jika ada, apalagi mengaitkan dengan pasangan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekhshah, kami siap di garda terdepan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.
Berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur tersebut, Fraksi Golkar menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan yang berlaku. Namun pihaknya juga meminta Pemprovsu melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan itu, mengingat semester I yakni di bulan Juni ini sudah hampir berakhir.
“Kita harap segera dilaksanakan sesuai jadwal,” pungkasnya. (cpb)
