MEDAN (Waspada.id): Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut menilai jalannya pemerintahan di Sumatera Utara selama setahun terakhir belum menunjukkan akselerasi yang diharapkan. Mereka meminta pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan, khususnya dalam penguatan fiskal dan pelaksanaan program prioritas.
Ketua Fraksi PDIP, Mangapul Purba, di Medan, Jumat (20/2), menyoroti setahun pemerintahan Sumut di bawah Gubsu Bobby Nasution dam Wakl Gubsu H Surya. Keduanya dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mangapul menyebut berbagai indikator pembangunan masih bergerak lambat, sehingga hasil kerja pemerintah belum terasa maksimal di tengah masyarakat.
Ia menilai realisasi penerimaan daerah masih tergolong rendah dan belum menunjukkan peningkatan berarti. Kondisi tersebut, kata dia, harus diakui secara objektif agar menjadi dasar evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Mangapul, tekanan fiskal daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah hingga ratusan miliar rupiah dalam jangka pendek.
“Pengurangan penerimaan ini cukup besar sehingga ruang fiskal menjadi terbatas. Akibatnya, sejumlah program harus disesuaikan kembali,” ujarnya.
Selain faktor kebijakan, bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah juga memaksa pemerintah melakukan refocusing anggaran dan menunda sebagian agenda pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa tahun 2026 semestinya menjadi fase percepatan pelaksanaan visi-misi kepala daerah. Namun, berbagai kendala membuat implementasi program belum berjalan optimal.
Mangapul juga menyinggung dinamika internal birokrasi, termasuk adanya pejabat yang mundur, sebagai catatan penting yang perlu segera dibenahi agar roda pemerintahan lebih stabil.
Terkait realisasi anggaran tahun berjalan, pihaknya masih menunggu data setelah triwulan pertama 2026 selesai sebelum memberikan penilaian menyeluruh.
“Setelah ada angka konkret, baru bisa diukur sektor mana yang benar-benar berjalan sesuai rencana pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, rendahnya capaian sebelumnya turut dipengaruhi masa transisi pemerintahan, karena pembahasan APBD 2025 masih dilakukan pada periode kepala daerah terdahulu, ditambah beban pembayaran utang proyek multiyears yang menggerus kapasitas belanja program baru.
Fraksi PDIP, lanjutnya, akan memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah juga didesak segera merealisasikan pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Sementara itu, hubungan antara legislatif dan eksekutif disebut berjalan secara normatif dalam kerangka tugas kelembagaan, namun belum menyentuh pembahasan strategis yang lebih intens.
Sebagai fraksi penyeimbang, PDIP menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan berbasis data. Mereka berharap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dapat segera menunjukkan perubahan yang lebih nyata dalam waktu dekat. (id166)
