MEDAN (Waspada): Persoalan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan masih manjadi masalah dibeberapa tempat. Meski Pemko Medan sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, namun produk hukum tersebut belum memberikan efek yang berarti di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, S.Pd.I mendesak Pemerintah Kota Medan dan seluruh perangkatnya untuk melaksanakan payung hukum yang sudah dimiliki Kota Medan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan masalah di masyarakat.
“Kami (Komisi I) meminta kepada pihak terkait di Pemko Medan seperti Lurah dan Sekcam sebagai pelaksana proses pemilihan Kepling untuk dapat menjalankan Perda dan Peraturan Walikota/Perwak tentang Kepling seutuhnya,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan kepada wartawan di Medan, Rabu (5/1).
Menyikapi persoalan pemilihan Kepling di beberapa tempat yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mantan Anggota DPRD Medan Tanjungbalai ini meminta pelaksanaan dilaksanakan secara transparan.
“Kami juga meminta pelaksanaan ini dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau mungkin institusi untuk pemilihan Kepling di Kota Medan,” tegas nya seraya mengatakan apalagi misalnya ada diduga bunyi-bunyi nilai rupiah dari pemilihan Kepling.
Dalam persoalan ini, pihaknya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat salah satunya terkait transfaransi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Kami menerima banyak keluhan dari warga dilingkungan mengenai hal ini, semisal ketidak terbukaan informasi, diduga ada permainan uang dari jabatan tersebut, kepentingan organisasi atau partai dan lainnya,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Wali Kota Medan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. “Kami berpikir saudara Wali Kota perlu untuk turun tangan mengawasi perjalanan pemilihan Kepling di Kota Medan. Lurah dan Sekcam yang dalam pelaksanaan pemilihan Kepling terjadi kehebohan di tengah-tengah warga bolehlah saudara Walikota membina aparatur,” desaknya.
Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan ini mewanti-wanti persoalan ini bisa menjadi persoalan serius bagi Pemko Medan di bawah pemerintahan Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Kekacauan pemilihan Kepling ini bisa jadi akan menurunkan kredibilitas saudara Wali Kota jika tidak diselesaikan dengan segera,” tegasnya. (h01)
