MEDAN (Waspada.id): Meskipun pemerintah mengklaim rasio elektrifikasi nasional sudah tinggi, kenyataannya di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, hampir separuh desa masih hidup tanpa listrik yang memadai. Fakta ini terungkap saat anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke wilayah kepulauan tersebut pada awal Maret 2026.
Penrad menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan serius dalam pembangunan energi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Rasio elektrifikasi nasional mungkin tinggi di atas kertas, tapi di lapangan, masyarakat masih harus menyalakan genset beberapa jam saja untuk penerangan,” ujarnya.
Dari tujuh kecamatan dengan 86 desa dan satu kelurahan di Kepulauan Batu, setengah desa sama sekali belum tersambung ke jaringan listrik negara. Akibatnya, aktivitas belajar anak-anak berhenti saat malam tiba, pelayanan kesehatan terganggu, dan pelaku UMKM kesulitan meningkatkan produksi.
Selain masalah akses listrik, harga energi di kepulauan ini jauh lebih tinggi dibanding daratan utama. Pertalite dijual hingga Rp 25.000 per liter, sementara harga elpiji 3 kilogram bersubsidi mencapai Rp 55.000 per tabung. Warga, termasuk nelayan dan petani, terpaksa menanggung biaya operasional lebih tinggi hanya untuk kebutuhan dasar.
Penrad menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah pusat dan PLN. Audit program elektrifikasi, pemetaan ulang desa yang belum teraliri listrik, serta evaluasi alokasi anggaran menjadi langkah krusial agar ketimpangan ini tidak terus berlanjut.
Dalam pertemuan dengan kepala daerah, tokoh gereja, dan komunitas masyarakat setempat, isu listrik dan mahalnya energi menjadi sorotan utama. Penrad menekankan, “Masyarakat Kepulauan Batu berhak mendapatkan pelayanan dasar yang setara. Listrik bukan kemewahan, tapi hak dasar yang seharusnya terpenuhi.”
Keterbatasan listrik juga berdampak pada kegiatan ekonomi lokal. Nelayan terpaksa mengurangi jumlah tangkapan karena mesin tempel perahu sulit digunakan tanpa bahan bakar yang memadai, sementara pedagang kecil harus menanggung biaya tambahan untuk penerangan dan pengawetan makanan.
Selain itu, ketidakpastian pasokan listrik mendorong warga mencari solusi alternatif yang mahal dan tidak efisien. Beberapa desa kini mulai mengandalkan solar cell portabel atau generator kecil, namun kapasitasnya terbatas dan tidak menjangkau seluruh rumah tangga. Hal ini membuat kesenjangan antara desa kepulauan dan wilayah daratan utama semakin lebar. (id23)
