MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) disebut gagap menghadapi bencana karena sudah terlanjur memangkas belanja bencana alam senilai Rp744 miliar dari masa Pj Gubernur Sumut Fatoni ke Bobby. Sedangkan belanja fungsi lingkungan hidup juga dipangkas dari 0,12% menjadi 0,08%.
Hal itu disampaikan pengamat anggaran dan kebijakan publik, juga peneliti di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda kepada Waspada.id di Medan, Senin (8/12/2025).
‘’Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,’’ cetusnya.
Elfenda pun menyebut, hal ini sangat ironis. ‘’Bencana terbesar dalam satu dekade ini terjadi di tengah pemangkasan signifikan anggaran penanggulangan bencana pada APBD 2025 dan 2026,’’ ucapnya.
Elfenda menjelaskan bahwa dokumen PAPBD tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya mengalokasikan Rp98,3 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2025. Jumlah tersebut merosot 88% atau minus Rp744,7 miliar dibandingkan alokasi BTT pada masa Penjabat (Pj) Gubernur, yang sebelumnya mencapai Rp843,1 miliar.
Padahal, dalam APBD Murni 2025, BTT hanya sebesar Rp123,5 miliar, lalu melonjak drastis saat masa Pj sebelum kemudian dipangkas besar-besaran setelah pergantian kepala daerah.
Dengan total belanja daerah mencapai Rp12,5 triliun, proporsi BTT hanya 0,8%, jauh di bawah standar internasional kebutuhan dana darurat di daerah rawan bencana yang umumnya berkisar 1,5–5%.
Sepanjang tahun berjalan, sebut Elfenda, Pemprov Sumut melakukan setidaknya tujuh kali pergeseran anggaran. Dua kali pergeseran terjadi pada masa Pj Gubernur mengikuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Setelah Gubernur Bobby Nasution dilantik sebagai pejabat definitif, sudah melakukan empat kali pergeseran lanjutan dilakukan hingga disahkannya Perubahan APBD.
‘’Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,’’ tegasnya.
Elfenda menyebut, dalam perencanaan penganggaran sering kali tidak berbasis dengan data termasuk dari BMKG. Politik anggaran lebih cendrung pada tarik-menarik berbagai kepentingan termasuk menggeser belanja tidak terduga ke belanja infrstruktur jalan yang menjadi kasus korupsi.
“Pergeseran berkali-kali tanpa kerangka risiko yang jelas membuat BTT digunakan sekadar sebagai pos fleksibel, bukan instrumen kesiapsiagaan,’’ ungkapnya.
Curah hujan yang lebat hingga 3-4 hari secara terus menerus menyebabkan Banjir dan Longsor yang melanda wilayah seperti Kabupaten Tapteng, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Pakphak Bharat Sedangkan banjir dialami oleh kota Medan, Deli Serdang dan Langkat, Serdang Bedagai serta beberapa wilayah lainnya memperlihatkan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kondisi darurat.
‘’Bantuan logistik terlambat tiba, jalur evakuasi banyak terisolasi, dan sejumlah daerah terpaksa menggunakan dana talangan sambil menunggu dukungan provinsi maupun pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Sejumlah warga mengeluhkan lambatnya penanganan awal dari pemerintah daerah, mulai dari pendirian pos pengungsian, penyediaan makanan siap saji, hingga minimnya alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup material longsor.
Di satu sisi desakan kelompok masyarakat agar pemerintah pusat menetapkan situasi bencana nasional tidak kunjung terwujud. “Rakyat yang terisolir karena wilayahnya tidak bisa diakses karena longsor atau jembatan putus hanya bisa pasrah menunggu bantuan,’’ tuturnya.
BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem pada akhir 2025. Namun, pada saat pembahasan anggaran RPAPBD 2025 di gedung dewan tidak ada satupun terdengar ada kritisi berkurangnya belanja tidak terduga secara siqnifikan.
Dalam laporan badan anggaran DPRD Sumut, tanggapan fraksi fraksi maupun pidato pengantar Gubernur tidak terdapat penjelasan kenapa belanja tidak terduga dipangkas sedemikian besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktek perencanaan tidak didukung data yang cukup termasuk dari BMKG.
Pada tahun sebelumnya, kata Elfenda lagi, Sumut memang tidak mengalami bencana besar. Realisasi BTT 2024 hanya mencapai 50,8% atau Rp38 miliar dari pagu Rp74,8 miliar. Namun rendahnya serapan itu tidak dapat dijadikan alasan pengurangan ekstrem pada 2025, terutama ketika risiko nyata meningkat.
‘’Hal ini mungkin yang membuat Pemprovsu abai dan tidak menganggap BTT bagian penting dalam penganggaran karena daya serap rendah,’’ sebutnya.
Problem pemerintah daerah 33 kabupaten/kota di Sumut yang dalam hal kemampuan keuangan menurut Permenkeu nomor 65 tahun 2024 terdapat 2 daerah kapasitas fiskal sangat rendah, 14 daerah rendah, 11 daerah sedang, 5 tinggi dan 1 sangat tinggi.
Secara umum daerah kabupaten kota ini punya ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang besar. Kebijakan memangkas dana transfer kedaerah rata rata 20%-30% berdampak buruk apa bila ada kejadian bencana seperti ini.
Disatu sisi pemerintah tidak punya respon cepat bahkan terkesan menganggap bencana biasa saja dan hanya besar di media sosial. Dari sisi politik anggaran badan penanggulangan bencana baik dipusat maupun daerah anggarannya sangat kecil dibanding lainnya. Untuk tingkat daerah belanja BNPBD secara umum hanya mengalokasikan program program administrasi, program pelatihan, dan belanja modal seperti perlengkapan pendukung rutin. Namun, untuk bencananya pos itu tetap ada di belanja tidak terduga.
Hingga saat ini, potensi banjir susulan masih mungkin terjadi mengingat musim penghujan belum usai. Disatu sisi korban bencana belum semua dapat ditolong terutama wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh akses transportasi seperti Tapteng yang paling parah. Korban hilang banyak yang belum ketemu.
Pemerintah pusat telah menurunkan bantuan tambahan, sementara pemerintah daerah yang anggarannya kecil tidak banyak yang bisa diperbuat. Sudah seharusnya pemerintah daerah kedepannya melakukan perbaikan dalam:
- Menerapkan Risk-Based Budgeting (RBB) melalui integrasi data BPBD, BMKG, dan kajian risiko daerah.
- Menetapkan batas minimum BTT sesuai standar daerah rawan bencana (≥1,5% belanja daerah).
- Meningkatkan transparansi pergeseran anggaran dan membatasi perubahan yang tidak berbasis kajian teknis.
- Memperkuat kapasitas BPBD agar serapan anggaran tidak rendah dan pencegahan dapat berjalan optimal.
- Menyusun kerangka fiskal daerah yang adaptif terhadap perubahan dana transfer pusat.
‘’Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggungjawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,’’ tegas Elfenda.
Bobby Sebut Kerugian Bencana Sumut Rp9.98 Triliun
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memperkirakan total kerugian dari kerusakan yang diakibatkan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumut mencapai Rp9,98 triliun.
Adapun rincian sektor yang mengalami kerugian akibat bencana antara lain, sektor infrastruktur antara lain jalan nasional 23 ruas dan 3 unit jembatan nasional, 25 ruas jalan dan 5 unit jembatan provinsi.
“Kemudian sektor pertanian antara lain 4.359 m saluran irigasi, 26 titik tanggul, 38.878 hektare lahan pertanian, puso 5.750 hektare. Sektor perkebunan 28.328 hektare, peternakan 161.949 ekor,” katanya Senin (8/12/2025) pagi.
Menurut Bobby di sektor Pendidikan ada kurang lebih 397 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, SLB, SD, dan SMP. Sektor Kesehatan ada 18 unit rumah sakit, 25 unit puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, dan 9 unit polindes.
“Untuk sektor perumahan ada kurang lebih 99.169 unit rumah yang terkena dampak. Kemudian rumah ibadah yang terdampak mencapai 131 rumah unit,” paparnya.
Hingga saat ini terdapat 420.631 KK dan 1.578.014 jiwa terdampak bencana. Pengungsi mencapai 10.902 KK dan 45.032 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 330 jiwa, 650 jiwa luka luka, dan masih hilang 136 jiwa.(id96)
