MEDAN (Waspada.id): Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana dengan kerja yang cepat dan tepat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Penegasan itu disampaikan Bobby usai melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (2/1/2026).
Dalam arahannya, Bobby secara khusus menyoroti lambannya proses pelaksanaan program akibat tender yang memakan waktu terlalu lama. Ia meminta agar proses tender dibatasi maksimal lima hingga enam bulan agar pekerjaan tidak terganggu musim hujan dan kualitas hasil tetap terjaga.
“Kalau tender baru jalan di bulan delapan atau sembilan, masuk musim hujan, pekerjaan bisa tidak selesai atau hasilnya buruk. Kalau sampai bulan lima atau enam belum tender, langsung kasih bintang saja,” tegas Bobby.
Empat pejabat yang dilantik yakni Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Illyan Chandra sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.
Menurut Bobby, keempat OPD tersebut memegang peran strategis dalam pemulihan pascabencana. Dinas Perkim berperan dalam pembangunan hunian tetap, DPMPTSP menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi, Dinas Sosial menangani perlindungan dan bantuan bagi korban bencana, sementara RS Jiwa bertanggung jawab pada pemulihan kesehatan mental masyarakat terdampak.
Bobby juga kembali menekankan pentingnya kerja kolaboratif di lingkungan Pemprov Sumut. Namun, ia mengingatkan bahwa kolaborasi tidak cukup dimaknai sebagai kerja bersama semata, melainkan harus menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Tahun 2026 banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama pascabencana. Kolaborasi itu harus bermakna kecepatan dan ketepatan,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, para asisten gubernur, seluruh kepala OPD, serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (id23)
