MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, menyampaikan harapannya kepada bupati dan wali kota. Yakni, untuk meningkatkan komunikasi untuk bersama melaksanakan pembangunan. Gubsu mengaku, selama empat tahun menjabat, komunikasi dengan kepala daerah belum terjalin dengan baik.
Gubsu Edy Rahmayadi, di hadapan para bupati dan wali kota se Sumut, di Aula T Rizal Nurdin, rumah dinasnya, Jumat (2/12). Saat itu dia menyampaikan pidato pada acara pelaksanaan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun 2023.
Disampaikan Edy Rahmayadi, Pemprovsu tidak memiliki anggaran yang besar untuk melaksanakan pembangunan.
Karenanya, diperlukan komunikasi yang baik antara Gubernur, bupati dan wali kota, untuk memprioritaskan sektor pembangunan di daerah. ‘’Saya merasakan, selama ini masih terjadi miskomunikasi di antara kita,’’ katanya.
Sebagai contoh, dikatakan Edy Rahmayadi, pada tahun 2023 nanti, Pemprovsu akan melakukan likuidasi (pengurangan) lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari program itu diperkirakan akan terjadi penghematan sebesar Rp800 miliar. ‘’Dana itulah yang kemudian akan kita gunakan untuk membantu pembangunan di Sumut,’’ katanya.
Namun, menurut Edy Rahmayadi, dalam memberikan dana ke kabupaten/kota, dia ingin benar-benar objektif, tidak didasari oleh kedekatan pribadi. Harus benar-benar dilihat dari perencanaan daerah.
‘’Karenanya, komunikasi kita harus baik. Marilah kita sering-sering berdiskusi tentang program pembangunan,’’ ujarnya.
Hal lain yang diharapkan Edy Rahmayadi dari para bupati dan wali kota se-Sumut pada tahun 2023 adalah tentang pemanfaatan Dana Desa.
Katanya, tahun depan akan dikucurkan Dana Desa di Sumut sebanyak Rp41,42 triliun. Dari besarnya dana tersebut, seharusnya dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan di desa.
Namun, kata Edy Rahmayadi, yang terjadi selama ini, manfaat dari penggunaan Dana Desa untuk pembangunan masih kecil sekali.
Akibatnya, urbanisasi (perpindahan masyarakat dari desa ke kota) masih banyak terjadi.
Dari data yang ada, kata Edy Rahmayadi, tahun 2021 hanya 30 persen masyarakat yang tinggal di desa.
Dan tahun 2022, yang dia ketahui, masyarakat yang tinggal di desa menurun lagi menjadi tinggal 22 persen saja.
‘’Akibatnya, di kota, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran sungai. Dan sungai menjadi tidak bisa dinormalisasi. Karena biaya memindahkan masyarakat lebih besar dari biaya untuk menormalisasikan sungai,’’ sebutnya.
Kawal Infrastruktur
Program selanjutnya yang sangat diharapkan Gubsu Edy Rahmayadi kepada bupati dan wali kota adalah keikutsertaan mereka untuk mengawal proyek infrastruktur dengan nilai total Rp2,7 triliun.
Menurut Edy Rahmayadi, peran kepala daerah penting untuk menyukseskan program ini.
Dijelaskan Edy Rahmayadi, Pemprovsu telah menganggarkan dana sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Sumut. Pelaksanaan proyeknya dilakukan dengan sistem multi year (tahun jamak).
Pada tahun 2022 pelaksana proyek harus menyelesaikan 33 persen dari total proyek 450 km jalan. Sisanya harus diselesaikan pada tahun 2023.
Proyek infrastruktur ini, kata Edy Rahmayadi, dilaksanakan sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transportasi.
‘’Saya berharap, bupati dan wali kota benar-benar ikut memantau pekerjaan proyek ini di daerah masing-masing,’’ katanya. (m07)
