Scroll Untuk Membaca

Medan

Hampir Semua OPD Pemprovsu Terafiliasi Judol

Hampir Semua OPD Pemprovsu Terafiliasi Judol
Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Sulaiman Harahap. Waspada.id/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada.id): Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Sulaiman Harahap (foto), membuat pengakuan. Dia bilang, hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aliran rekening pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya terindikasi kuat terafiliasi judi online.

Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap, mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (24/9). Pertanyaan kepadanya terkait hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024 tentang adanya dana pegawai ke rekening judi online.

Terhadap hal ini, Sulaiman mengatakan bahwa tidak hanya di Dinas Koperasi dan UMKM saja ada dana pegawai terafiliasi Judol. “Hampir di semua OPD-pun ada (terindikasi rekeningnya ke judol). Bahkan termasuk di Inspektorat sendiri,” ujarnya.

Sulaiman menyebutkan, di instansi yang dipimpinnya ada dua pegawai dan satu pejabat yang terindikasi rekening mereka ‘nyangkut’ ke situs-situs Judol. “Tapi secara keseluruhan di semua OPD kita rekeningnya pernah terafiliasi ke situs judi,” ungkapnya.

Menurut Sulaiman Harahap, hasil audit PPATK pada 2024 yang telah diserahkan ke Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut tersebut, bermula dari permintaan Gubsu Bobby Nasution, kepada pihaknya. Tujuannya ingin melakukan pembenahan birokrasi di tubuh Pemprovsu. “Seingat saya, pada Juni 2025, permohonan tersebut kami sampaikan ke PPATK,” katanya.

Diungkapkan Sulaiman, saat penyerahan surat keputusan (SK) kepada para Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprovsu baru-baru ini, Gubsu y menyebutkan terdapat 1.038 pegawai di jajarannya saat ini terkontaminasi oleh Judol.

“Oleh karenanya bapak gubernur kembali menginstruksikan kami supaya dilakukan penelusuran serupa oleh PPATK terhadap seluruh rekening ASN dan pejabat kita. Hal ini dalam rangka perbaikan mental dan sumber daya manusia pada birokrasi Pemprov Sumut,” kata Sulaiman.

Selanjutnya, kata Sulaiman, akan dilakukan pada 2026 mendatang, untuk meminta data serupa di tahun ini. Pihaknya pun akan melihat apakah masih ada pegawai atau pejabat yang sama kembali terpapar di tahun mendatang. (id05)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE