MEDAN (Waspada): Forum Senior PDIP Sumut menggelar mimbar bebas di Jl. Hayam Wuruk, Medan, Jumat (27/12), berkaitan dengan ditersangkakannya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Mimbar Bebas Kebangsaan dan Cap Jempol Darah, Selamatkan Demokrasi NKRI tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon bersama ratusan kader PDIP Kota Medan dan Sumatera Utara, dengan tegas menolak segala bentuk kriminalisasi dan politisasi.
Selain Rapidin, hadir pula diantaranya mantan Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih, Sekretaris PDIP Sumut Soetarto dan mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution.
Koordinator Forum Senior PDIP Sumut Budiman P. Nadapdap mengatakan mimbar bebas ini merupakan pernyataan sikap atas rusaknya demokrasi di tanah air. Pelaku utamanya melakukan kriminalisasi politisasi terhadap PDI Perjuangan.
“Kita sangat heran, kenapa mesti ada terjadi kriminalisasi politisasi yang dialami PDIP. Saya katakan PDIP karena Hasto Kristiyanto itu merupakan simbol dari pada partai,” ungkapnya.
Dan yang lebih sangat mengherankan yakni, kenapa mesti di perayaan Natal diumumkan Hasto itu sebagai tersangka. Padahal sprindiknya tanggal 27 Desember, kata Budiman.
“Hasto dijadikan tersangka pada saat dia mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Natal beliau sebagai umat Katolik,” ujarnya.
Kami, ucap Budiman, sangat mendukung tentang penegakan supremasi hukum. Tetapi, penegakan supremasi hukumnya seperti apa?.
Sementara, PDIP sendiri melihat dan menyarankan kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara menyangkut juga Blok Medan, menyangkut lampu pocong, ada pembiaran yang dilakukan oleh KPK.
“Saya kira kalau kita berbicara urgensi ini lebih urgen dari pada Hasto. Kalau saya melihat ini bukan korupsi. Kalau saya berpikir jernih ini adalah pemerasan yang dilakukan pejabat KPU. Kita tahu benar bahwa dia bukan pejabat negara dan yang kita tahu tidak ada kerugian negara. Ya tidak ada kerugian negara atau memperkaya orang lain. Kami berpendapat bahwa ini adalah murni politisasi, murni kriminalisasi yang dimana sebelumnya sudah ada desas-desus ya kan,” paparnya.
Termasuk dalam podcastnya Qonnie Bakrie sebagai pengamat militer dan pengamat intelijen menyatakan, tidak lama lagi Hasto akan ditersangkakan.
Berarti, kata Budiman, sudah ada elemen saat itu, akan ada kepentingan mengganjal atau merusak tatanan hukum di tanah air. Ini sangat disayangkan. Apalagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membidani lahirnya KPK sebagai anti rasuah, seharusnya KPK bertindak secara profesional.
“Saya kira tidak berlebihan kalau kami berpendapat dan menganggap ini adalah politisasi. Ya kami anggap ini adalah order dari sosok yang tidak menginginkan PDI Perjuangan. Karena dalam podcast bersama Andi Wijayanto, Jokowi pernah menyatakan target untuk merusak PDI Perjuangan. Berarti ini kan by design menjelang kongres PDI Perjuangan 2025,” jelasnya.
Meskipun buntut dari pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan dampaknya tidak begitu signifikan. Upaya dan keinginan Jokowi mengobok-obok PDI Perjuangan, mulai gagalnya Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, kemudian dalam Pilkada melawan kotak kosong. Tetapi, faktanya PDI Perjuangan merupakan partai yang tangguh, sangat berat untuk ditaklukan.
“Kami mellihat bagaimana skenario dari orang ini bayang-bayang kita, bagaimana supaya di tanah air ini partai tunggal. Partai yang menganut dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kalau kita melihat ada skenario yang ditiru Tiongkok dan Korea Utara, partai tunggal yang betul-betul otoriter,” terangnya.
“Jadi kita hanya meminta KPK bertobatlah. Bertobatlah demi kepentingan institusi anti rasuah. Jangan menjadi by order,” tandasnya.
Sementara Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon menegaskan, pihaknya perlu mengambil sikap tegas untuk merespon keadaan perpolitikan secara nasional.
“Kita tidak pernah menghujat. Kita kader-kader banteng berjuang untuk melawan setiap kezaliman. Tentu berdasarkan hukum yang ada di negara kita. Kita sangat menghargai pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita sangat menghargai dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Tetapi, katanya, ada yang perlu disampaikan kepada Prabowo melalui mimbar bebas ini, yang pertama penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil. Semua setuju kenapa Sekjen PDIP dijadikan tersangka, padahal bukan pejabat negara. Apalagi kasusnya sudah 5 tahun lalu. Dan sampai sekarang pelaku utamanya belum ketemu, tapi KPK sudah menetapkan tersangka.
“Kita semua kader-kader banteng seluruh Sumatera Utara ini merupakan perwakilan. Dan kami tadi pengurus-pengurus, ketua sekretaris serta bendahara di DPC Sumatera Utara secara organisasi kepartaian sudah resmi menyatakan, meminta dan mengusulkan kepada bu Hj Megawati Soekarnoputri untuk bersedia dicalonkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2005-2029,” tegasnya.
Kemudian, imbuhnya, kader-kader PDIP Sumatera Utara maupun simpatisan partai menyatakan tekad bulat sama-sama bahu membahu untuk menjaga marwah partai.
“Sekaligus yang ketiga kita harus menjaga keberlangsungan kongres April 2025. PDI Perjuangan Sumatera Utara siap mengawal dan mendukungnya,” pungkasnya.(m29)
Waspada/Ist
Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon orasi di mimbar bebas Forum Senior PDIP Sumut menyoroti KPK saat ini merupakan lembaga pesanan dari elit dan kekuasaan.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
