MEDAN (Waspada.id): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menyampaikan sikap atas penangkapan dua kepala dinas di Pemerintah Kota Medan terkait kasus dugaan korupsi.
Melalui Ketua Bidang Eksternal, Ahmad Fuadi Nasution, HMI Sumut menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan internal Pemerintah Kota Medan, khususnya di bawah kepemimpinan Kepala Inspektorat.
Dalam pernyataannya, Ahmad Fuadi Nasution menegaskan bahwa penangkapan dua pejabat eselon tersebut bukan hanya persoalan individu, melainkan cerminan dari buruknya tata kelola birokrasi dan rapuhnya mekanisme kontrol di lingkungan Pemko Medan.
“Penangkapan dua kadis ini menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Medan tidak berjalan efektif. Pengawasan internal semestinya menjadi benteng pertama mencegah praktik-praktik korupsi, bukan malah membiarkan hingga aparat penegak hukum yang harus turun tangan,” ujar Fuadi.
HMI Sumut menilai bahwa Inspektorat Kota Medan tidak berhasil menjalankan tugas utama sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan setiap penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan. Ketidakmampuan tersebut, menurut Fuadi, membuka ruang bagi pejabat untuk melakukan penyimpangan.
“Jika Inspektorat bekerja secara profesional, sistematis, dan objektif, penyimpangan ini sudah bisa terdeteksi sejak awal. Fakta bahwa korupsi bisa berlangsung hingga menjerat dua kepala dinas jelas menunjukkan adanya kelalaian serius di tubuh Inspektorat,” tegasnya.
Lebih lanjut, HMI Sumut juga pernah menyoroti dugaan bahwa Kepala Inspektorat Kota Medan merupakan hasil dari proses pengangkatan yang bernuansa nepotisme. Selain itu, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelantikan pejabat tersebut yang dipandang sebagai indikasi tidak transparannya proses penentuan jabatan strategis.
“Kami melihat ada unsur nepotisme dalam penunjukan Kepala Inspektorat. Pelantikan yang janggal dan proses yang tidak transparan berpotensi melahirkan pejabat yang tidak independen, sehingga fungsi pengawasan menjadi lemah dan mudah dipengaruhi kepentingan tertentu,” ungkap Fuadi.
HMI Sumut menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota Medan untuk segera dilakukan tentu harus segera Melakukan evaluasi total terhadap kinerja Inspektorat Kota Medan dan Menata ulang sistem pengawasan internal agar lebih profesional, akuntabel, dan bebas intervensi politik.
“Kami mendesak Wali Kota Medan untuk tidak menutup mata. Pembenahan menyeluruh menjadi keharusan, bukan pilihan, agar kasus serupa tidak terus berulang. Kota Medan membutuhkan birokrasi yang bersih dan Inspektorat yang benar-benar independen,” tutup Fuadi.(id06)
