Scroll Untuk Membaca

Medan

Hormati Proses Hukum OTT KPK Di Sumut

Hormati Proses Hukum OTT KPK Di Sumut
Kecil Besar
14px

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Usman Jakfar. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut Usman Jakfar mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara.

“Kita juga imbau semua pihak untuk menyerahkan proses hukum ini kepada KPK untuk ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Jakfar kepada Waspada, di Medan, Selasa (1/7).

Jakfar yang juga ketua Komisi A bidang pemerintahan dan hukum ini merespon pasca OTT KKPK di Mandailing Natal (Madina) Rabu (26/6) malam lalu dengan kemudian mentersangkakan TOP, dan empat orang lainnya terkait dugaan kasus pengerjaan jalan di Tabagsel. Langkah itu kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan kantor PUPR Sumut oleh KPK di Jalan Sakti Lubis Medan, kemarin

Menyikapi hal itu, Jakfar mendorong KPK untuk bekerja profesional dan maksimal, agar penanganan kasus yang sedang ditangani saat ini berjalan dengan baik.

Jakfar mengatakan bahwa OTT ini menjadi pelajaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu, agar melaksanakan tugas sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

“Kita berharap ini jadi pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” ujar Jakfar.

Selain itu, ini (OTT) harus jadi evaluasi menyeluruh bagi Pemprovsu untuk menginstruksikan OPD bekerja lebih profesional dan taat hukum.

“Dengan instruksi disertai sanksi hukum yang tegas diharapkan Pemprovsu dapat menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto, bahwa salah satu programnya adalah pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan, kata Jakfar, Presiden Prabowo mengamanatkan bahwa kepada kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Walikota memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

Karenanya, Jakfar menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Olahraga

LANGKAT (Waspada.id): Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan positif pemuda, anggota DPRD Sumut, Ricky Anthony, membagikan 6 set pakaian olahraga bagi klub sepakbola di dua kecamatan di Kabupaten Langkat, Minggu (10/8)….

Medan

Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. Waspada/Partono Budy 🔗 Baca Juga Rudi Alfahri Rangkuti Ajak Masyarakat Tak Mudah Terhasut Ajakan Demo Anarkis Dari Medsos MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi…

Medan

MEDAN (Waspada): Farid Wajdi selaku Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, Minggu(6/7) menyampaikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara (Sumut), sirene darurat bukan pencegahan….