MEDAN (Waspada.id): Menanggapi pencabutan kartu identitas liputan Istana milik reporter CNN Indonesia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang mencederai prinsip dasar demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Kepala Staf BEM USU, Arya LM Sinurat, dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa tindakan pencabutan kartu liputan diduga karena pertanyaan kritis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik.
“Apa yang dilakukan oleh Biro Pers Istana sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Seorang jurnalis tidak bisa dibatasi dengan aturan-aturan politis mengenai apa yang boleh atau tidak boleh ditanyakan. Jika pertanyaan soal program pemerintah saja dianggap melanggar batas, lalu bagaimana rakyat bisa mengawasi jalannya pemerintahan?” tegas Arya, lewat pernyataan sikapnya yang diterima waspada.id, Minggu (28/9) di Medan.
Menurutnya, jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, mengontrol kekuasaan, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Membungkam pertanyaan kritis sama dengan merusak mekanisme kontrol sosial yang sah.
Lebih lanjut, BEM USU juga menyoroti bahwa program MBG sendiri saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat berbagai kasus keracunan yang terjadi.
Pertanyaan yang dilontarkan oleh reporter CNN Indonesia justru merupakan refleksi dari kepedulian publik terhadap kualitas dan pelaksanaan program pemerintah.
“Alih-alih merespons dengan terbuka, Biro Pers malah bereaksi dengan pencabutan kartu liputan. Ini bukan hanya tindakan represif, tapi juga memperlihatkan kegagapan dalam menghadapi kritik. Seharusnya ruang istana menjadi ruang yang terbuka terhadap suara publik, bukan justru dibatasi untuk kepentingan pencitraan semata,” tambahnya.
BEM USU mendesak agar:
- Biro Pers Sekretariat Presiden segera mengembalikan hak peliputan reporter CNN Indonesia dan meminta maaf secara terbuka.
- Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen terhadap kebebasan pers, dengan memberikan jaminan tidak ada intervensi terhadap jurnalis di lingkungan Istana.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Pers menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam insiden ini.
Sebagai bagian dari generasi muda, BEM USU menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika kebebasan pers dijunjung tinggi, bukan dibungkam.
Mahasiswa, pers, dan masyarakat sipil harus berdiri bersama melawan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi.
“Kami, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tidak akan diam saat suara kebenaran dibungkam. Hari ini satu jurnalis, besok bisa siapa saja. Ini bukan hanya soal media, ini soal demokrasi yang sedang kita jaga bersama,” pungkas Arya.(id15)
