MEDAN (Waspada.id): Pemanggilan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dalam dugaan keterlibatan kasus OTT KPK terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, semakin kencang disuarakan aktivis anti korupsi.
Salah satunya, saat puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (4/9/2025) siang.
Diatas mobil pick up menggunakan mikropon, Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba dengan lantang memberikan dukungan serta desakan kepada KPK, agar memanggil Gubsu Bobby Nasution pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemprov Sumut, yang terbukti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga terjaring OTT KPK.
‘’Dalam kasus OTT eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 triliun, yang salah satu mata anggaran proyek jalan wilayah Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung jawab,’’ tegas Edoy sapaan akrab Edison Tamba, menggunakan pengeras suara.
Bahkan, sebelum OTT, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah menyuarakan bahwa pemanggilan terhadap mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pergeseran anggara tersebut, tidak pernah terlaksana dikarenakan Topan Ginting merasa di backup Gubernur Bobby Nasution.
‘’Kita juga mendapat informasi, aparat penegak hukum seperti tim Korsupgah KPK mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan data soal penggunaan dan pengelolaan APBD Pemprov Sumut dimasa kepemimpinan Bobby Nasution. Jadi kuat dugaan kami, faktor kesulitan berkomunikasi itu jadi penguat terjadinya OTT KPK,’’ kata Edoy.
Waspada.id yang menghubungi Edoy, Jumat (5/9/2025) sore, menegaskan KPK harus berani ikuti perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk berani melawan para koruptor serta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi.
‘’Presiden Prabowo sudah tegas menyatakan, meski pun kader Gerindra, harus ditindak serta jangan ragu melawan,’’ ucap Edoy.
Edoy berharap tudingan dan opini liar di publik mengenai pimpinan KPK dicap sebagai Termul oleh masyarakat dan netizen, karena terkesan tidak berani memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution, tidak benar.
‘’Jadi segeralah panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution bukti keseriusan mengusut tuntas kasus korupsi OTT KPK di Sumut,’’ tandasnya.(id96)
