MEDAN (Waspada.id) — Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Ahmad Darwis, menegaskan bahwa jelang mudik pasca perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pemerintah wajib hadir secara nyata untuk menjamin keselamatan pemudik, bukan sekadar memastikan kelancaran arus perjalanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Darwis menanggapi langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninjau kesiapan sarana dan prasarana transportasi Nataru, Rabu (24/12/2025). Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan moda transportasi darat dan udara dalam melayani lonjakan penumpang.
Dalam tinjauan itu, Gubernur Bobby menyampaikan bahwa arus mudik di Sumatera Utara berlangsung relatif kondusif. Ia juga menekankan adanya pemeriksaan terhadap petugas transportasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan seluruh petugas bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, Bobby mengimbau para pemudik, khususnya yang menuju wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, hingga Kota Sibolga, agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan dataran tinggi yang rawan kecelakaan dan cuaca ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Darwis menegaskan bahwa keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Negara harus hadir. Yang diutamakan adalah keselamatan pemudik, bukan hanya kelancaran arus lalu lintas,” kata Ahmad Darwis kepada Waspada.id, di Medan, Sabtu (27/12).
Pengamanan Mudik Terpadu
Ahmad Darwis menjelaskan, pengamanan mudik Nataru di Sumatera Utara dilakukan secara terpadu oleh Polda Sumut bersama TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tenaga kesehatan. Ribuan personel disiagakan di jalur mudik utama, terminal, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, dan objek wisata.
Pengamanan difokuskan pada pencegahan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode Nataru.
Ia juga menyoroti sejumlah titik rawan di Sumatera Utara yang memerlukan pengawasan ekstra, antara lain jalur Medan–Berastagi yang rawan longsor dan kemacetan, jalur lintas Sumatera yang kerap terjadi kecelakaan akibat kelelahan pengemudi, serta kawasan Danau Toba yang diprediksi mengalami lonjakan wisatawan.
Selain itu, daerah rawan banjir dan cuaca ekstrem turut menjadi perhatian. Rekayasa lalu lintas serta pengaturan jam operasional kendaraan berat diterapkan secara situasional untuk meminimalisir risiko kecelakaan.
Untuk mendukung keselamatan pemudik, pemerintah mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan di berbagai titik strategis. Fasilitas yang disiapkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, tempat istirahat pemudik, serta informasi jalur dan kondisi cuaca.
Ahmad Darwis mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan perjalanan ketika dalam kondisi lelah demi menghindari kecelakaan fatal.
Antisipasi Cuaca Ekstrem
Terkait potensi cuaca ekstrem, Ahmad Darwis mengingatkan peringatan BMKG mengenai kemungkinan hujan lebat, angin kencang, banjir, dan longsor selama periode Nataru. Ia meminta pemerintah daerah untuk siaga dengan menyiapkan alat berat, mempercepat respons bencana, serta menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
Selain aspek keselamatan, pemerintah juga diminta mengawasi kelaikan kendaraan umum, stabilitas tarif transportasi, serta ketersediaan BBM dan logistik. Penindakan tegas harus dilakukan terhadap kendaraan yang tidak laik jalan demi mencegah kecelakaan.
Ahmad Darwis menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir langsung di lapangan, bukan hanya menerima laporan administratif. Sementara itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan jalur mudik, posko pelayanan, dan perlindungan masyarakat.
“Mudik Nataru bukan sekadar soal cepat sampai tujuan, tetapi menyangkut keselamatan nyawa. Negara harus hadir, sigap, dan humanis,” tegasnya. (id06)
