MEDAN (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, keberlangsungan media massa yang bertanggung jawab, jujur, dan sesuai hati nurani tengah terancam. Sebab platform asing menguasai 60% iklan digital.
“Artinya, sumberdaya keuangan media berkurang terus, larinya ke sana (platform asing). Dominasi platform asing dalam periklanan menyulitkan media di digital,” kata Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).
Untuk itu, dia mendorong seluruh elemen masyarakat dari pemerintahan pusat hingga daerah harus mendukung keberlangsungan media yang jujur dan bertanggung jawab. Salah satu dukungan pemerintah terkait segera hadirnya aturan tentang Publisher Rights.
Advertisement
Dia meminta seluruh pihak yang terkait agar segera bertemu, menyelesaikan penyusunan aturan tersebut, agar bisa diterbitkan dalam bentuk Perpres. “Dalam satu bulan harus selesai,” tegas Jokowi, yang disambut riuh tepuk tangan insan pers yang hadir.
Lantas, apa itu Publisher Rights?
Publisher Rights adalah regulasi yang mewajibkan platform digital global untuk memberikan nilai ekonomi atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Artinya, media massa akan mendapatkan semacam royalti atas konten-konten yang disebarluaskan di platform digital global, seperti mesin pencari, media sosial, serta news aggregator.
Gagasan ini sebenarnya sudah mengemuka sejak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 dan telah diberlakukan di sejumlah negara.
Australia dan Korea Selatan adalah dua negara yang memiliki undang-undang semacam Publisher Rights. Pada Februari 2021, Australia telah mengesahkan undang-undang baru bernama News Media Bargaining Code yang mewajibkan platform digital seperti Facebook dan Google untuk membayar outlet media lokal, jika konten mereka ditautkan di news feed atau di hasil pencarian.
Sementara itu, di Korea Selatan, ada Telecommunication Business Act. UU itu melarang penyelenggara pasar aplikasi seperti Google PlayStore dan Apple Store mewajibkan pengembang (termasuk media) menggunakan sistem pembayaran dari penyelenggara.
Apple selama ini mengantongi komisi sebesar 30% di Korea Selatan untuk pembelian di dalam aplikasi. Ini berarti, media yang menerapkan layanan berlangganan terkena potongan 30% tersebut. (Sumber : BeritaSatu.com)
