MEDAN (Waspada.id): Gelombang banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PDI Perjuangan, Jusup Ginting Suka, SE.
Ia mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan status bencana nasional atas tragedi yang merenggut ribuan korban dan merusak infrastruktur vital di tiga provinsi tersebut.
Jusup menyebut kerusakan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, sejumlah wilayah di Sumbar, serta berbagai kabupaten/kota di Aceh sudah berada dalam level kritis.
“Kalau kita lihat skala kerusakannya, ini sangat mengerikan. Banyak warga kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal mereka hilang tersapu banjir bandang,” ujar Jusup, Sabtu (6/12).
Politisi berlambang banteng itu menilai pemerintah daerah tidak mungkin mampu menangani bencana besar ini sendiri. Status bencana nasional, tegasnya, mutlak diperlukan agar penanganan lebih cepat, terarah, dan menggunakan seluruh kekuatan negara.
“Kabupaten tidak akan sanggup menghadapi ini sendirian. Pemerintah pusat harus turun penuh, mengerahkan seluruh sumber daya yang ada,” tegasnya.
Mengutip data BNPB, Jusup membeberkan betapa besar dampak bencana yang melanda:
867 korban meninggal dunia
521 orang masih hilang
4.200 orang mengalami luka-luka
121.000 unit rumah rusak
51 kabupaten/kota terdampak
835.000 warga mengungsi, dengan jumlah pengungsi tertinggi di Aceh Tamiang sebesar 281.300 jiwa
Tidak hanya itu, kerusakan fasilitas umum juga sangat masif:
405 jembatan putus
270 fasilitas kesehatan rusak
509 sekolah terdampak
1.100 fasilitas publik lainnya hancur
Kabupaten Agam di Sumatera Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, mencapai 156 orang.
Melihat skala kehancuran dan besarnya jumlah korban, anggota Komisi IV DPRD Medan itu kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menunda keputusan.
“Ini menyangkut nyawa dan masa depan ratusan ribu warga. Dengan status bencana nasional, penanganan bisa jauh lebih maksimal dan terkoordinasi antar instansi,” pungkas Jusup, yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Medan.(id14)
