MEDAN (Waspada): Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang dibentuk dan sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan.
“Selain itu, kita juga berharap para menteri dapat bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Prabowo,” kata anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ahmad Darwis (foto) kepada Waspada di Medan, Senin (21/10).
Anggota dewan Dapil Sumut 2 ini merespon pembentukan dan pelantikan 112 anggota Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah dilantik Minggu (20/10) lalu.
Terdapat 112 nama menteri serta pejabat setingkat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, yang akan bertugas di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menyikapi hal itu, Politisi PKS Ahmad Darwis menekankan pentingnya para menteri untuk menentukan indikator kinerja, dengan memiliki target yang jelas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
Kemudian, peningkatan kolaborasi antarkementerian dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi kerja.
Kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Ahmad Darwis berharap kehadiran Kabinet Merah Putih sesuai dengan keinginan masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh kondisi global, menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan
“Yakni dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, karena pertumbuhan dan stabilitas merupakan dua sisi ekonomi yang harus terus diperhatikan,” ujarnya.
Berkaitan dengan berbagai sektor yang jadi prioritas Prabowo-Gibran, termasuk kemandirian pangan dan energi, perbaikan infrastruktur, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, Ahmad Darwis menekankan pentingnya sinergitas dan kordinasi antarkementrian, khususnya di 100 hari pertama kinerja kabinet.
Rumuskan Kebijakan
Untuk kemandirian pangan dan energi, lanjut Ahmad Darwis, para menteri terkait perlu merumuskan kebijakan dan regulasi, dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Adapun perbaikan infrastruktur, imbuh Ahmad Darwis, Pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, terutama daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
“Jadi harapan kami, presiden dan wakil presiden yang baru dapat memberikan perhatian yang cukup, karena hampir semua persoalan di daerah sangat tergantung dengan baik atau tidaknya infrastruktur,” tutupnya.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, lanjut Ahmad Darwis, pihaknya berharap para menteri perlu memimpin reformasi birokrasi di kementerian masing-masing agar lebih cepat, transparan, dan bebas dari korupsi. (cpb)
