MEDAN (Waspada.id): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara memberikan apresiasi atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Apresiasi tersebut diberikan atas berbagai terobosan dan gerak cepat yang dinilai berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan, keberpihakan terhadap sektor pekerja, serta penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Firsal Dida Mutyara, didampingi jajaran Wakil Ketua Umum Koordinator dan Wakil Ketua Umum dalam konferensi pers bersama sejumlah media di Medan.
Menurut Firsal, berbagai capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Gubernur dalam membangun sinergi lintas sektor demi kemajuan provinsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang 2025 tercatat sebesar 4,53 persen (year-on-year). Meski lebih rendah dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,03 persen, angka tersebut dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, serta dampak bencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Bahkan, Sumatera Utara dinilai lebih cepat melakukan pemulihan dibandingkan dua provinsi tetangga.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi (WKU Koordinator I) Kadin Sumut, Yudha Johansyah, menyampaikan bahwa kalangan dunia usaha secara khusus mengapresiasi dukungan Gubernur di bidang ekonomi, termasuk terhadap revisi Undang-Undang Kadin guna memperkuat kelembagaan organisasi serta meningkatkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Selama satu tahun kepemimpinan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merealisasikan sejumlah program strategis yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Di antaranya transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan andal, didukung penyediaan internet gratis di ruang publik, serta program perlindungan rakyat melalui pendekatan restorative justice.
Dalam penanganan pascabencana, Gubernur menetapkan status tanggap darurat sejak akhir November 2025 hingga 31 Desember 2025, disertai kunjungan langsung ke sejumlah lokasi terdampak, seperti Sungai Tukka di Tapanuli Tengah dan wilayah Tapanuli Selatan. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat meresmikan hunian sementara di Lapangan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemprov Sumut juga menyiapkan lahan untuk pembangunan 1.000 unit hunian tetap (huntap), menyalurkan dana tunggu hunian, memberikan stimulus ekonomi, serta merencanakan pembangunan tanggul dan sabo dam permanen guna mencegah banjir berulang. Melalui Dinas PUPR, puluhan alat berat turut dikerahkan ke Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah dengan dukungan kolaborasi dunia usaha.
WKU Koordinator Bidang Perekonomian (WKU Koordinator II), Peter Suhendra, menambahkan bahwa berbagai terobosan ekonomi telah dilakukan, termasuk penguatan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB.
Stabilisasi harga pangan juga didukung capaian swasembada beras, yang mendapat pengakuan melalui penganugerahan Satyalancana Wirakarya atas kontribusi Sumut dalam surplus beras dan produksi pangan.
Sementara itu, Plt. WKU Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri (WKU Koordinator III), Martono Anggusti, menyoroti penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi.
Di antaranya integrasi pembangunan antarprovinsi melalui forum gubernur se-Sumatera, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri berbasis hilirisasi perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Pemprov Sumut juga mendukung program prioritas pemerintah pusat, seperti percepatan pembangunan rumah subsidi melalui program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan program Makan Bergizi Gratis.
WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi (WKU Koordinator IV), Isfan F. Fachruddin, mengungkapkan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil meraih predikat UHC Prioritas dua tahun lebih cepat dari target nasional. Dengan capaian tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas melalui program pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri yang dimulai pada 2026, dengan target perluasan hingga seluruh wilayah pada 2029, serta penerapan sekolah lima hari guna menekan angka tawuran dan memperkuat pengawasan orang tua.
Dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur juga membuka ruang dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja, menindaklanjuti aspirasi Kadin, Apindo, dan serikat pekerja.
WKU Bidang Kebijakan Fiskal, Moneter dan Publik, Hendra Arbie, bersama WKU ASEAN, Dayan Sutomo, turut mengapresiasi langkah pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah yang membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta melindungi petani dan konsumen.
Firsal Dida Mutyara menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah, dunia usaha dan industri, BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Kadin Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai upaya tersebut dan berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan,” ujar Firsal. (id23)
