JAKARTA (Waspada): Kolaborasi multipihak dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu jalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.
Sebagai mitra yang selalu mendukung pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melakukan berbagai upaya demi mendorong ekonomi kerakyatan bertumbuh secara inovatif, inklusif, dan kolaboratif.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela B20 Side Event yang berlangsung di Jakarta (3/10) bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyataan dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo serta Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia), Teten Masduki Menteri (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia).
Dalam memperkuat kemitraan bersama pemerintah, Kadin juga menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah Kementerian, di antaranya bersama Kementerian Kooordinator Bidang Perekonomian terkait kemitraan multipihak percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian Koperasi dan UKM terkait kemitraan multipihak dalam pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerjasama fasilitasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah .
Arsjad mengatakan, pihaknya optimistis Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang tercapai saat ini dengan memperkuat kolaborasi dan kerja sama yang erat multipihak demi menopang pertumbuhan ekonomi di semua level, terutama di level akar rumput.
Momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua sekitar 5,44 persen merupakan cerminan dari geliat kebangkitan dan ketahanan ekonomi nasional di hadapan tantangan pandemi dan gejolak ekonomi global.
Momentum tersebut diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan negara-negara G20, yang bakal memutuskan sejumlah agenda ekonomi dunia sejalan dengan wajah Indonesia sebagai representatif negara berkembang.
Dalam berbagai pertemuan menyongsong hari puncak G20, baik di tingkat B20 maupun G20, UMKM telah mendapat banyak perhatian sebagai salah satu ciri khas ekonomi kerakyatan negara-negara berkembang.
“Untuk bangkit dan menjadi kuat dari tantangan ekonomi global saat ini, semua sepakat bahwa kerja sama multipihak yang inklusif di tingkat global wajib menyentuh UMKM, karena UMKM tidak lain adalah wirausahawan muda, perempuan, dan pelaku usaha ultra mikro di level akar rumput. Pada level nasional, kita juga harus lebih kuat mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi untuk bertumbuh dan berkembang, termasuk memanfaatkan momentum G20 sekarang dan ke depan,” kata Arsjad.
Kadin telah melakukan sejumlah langkah inovatif dalam mendorong UMKM dapat naik kelas dan menjadi penopang kesejahteraan rakyat. Melalui jaringan kemitraan, Kadin merealisasikan berbagai proyek berbasis pendampingan yang melekat atau kemitraan inclusive-closed loop. Para pengusaha dalam jejaring Kadin melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap mitra-mitra UMKM.
Contoh konkritnya adalah para petani hortikultura di Garut yang mengalami peningkatan produktivitas hingga 12 – 15 persen dan memberikan keuntungan signifikan sebesar Rp120 juta per periode panen. Keuntungan tersebut naik 27 persen setelah tersentuh program kemitraan melekat tersebut.
Contoh lain upaya Kadin adalah Pertanian Cabai yang digerakkan oleh Crowde di Ciawi, Bogor. Dengan pendampingan intensif menggunakan teknologi, terjadi ekspansi penanaman lima kali, dari 1 hektar menjadi 5 hektar dan menghasilkan kenaikan pemasaran dua kali lipat, dari Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar.
“Untuk mendorong terjadinya kolaborasi inklusif serupa, KADIN menghadirkan inovasi Wiki-Wirausaha, yaitu platform yang menjembatani terjadinya kemitraan antara pelaku UMKM, para pengusaha, dan lembaga atau institusi keuangan yang siap membantu UMKM untuk naik kelas. Kami yakin, kolaborasi yang diharapkan seperti yang ditekankan dalam forum-forum B20 dan G20 akan terus direalisasikan melalui platform ini,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kadin juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM.
Dengan diperbolehkannya perusahaan perseorangan, pelaku usaha yang rata-rata dirintis secara individual dapat memperoleh legalisasi. Formalisasi usaha tersebut merupakan modal utama pengembangan usaha UMKM, karena menjadi persyaratan mutlak dalam memperoleh modal kerja. Komitmen lain adalah pemberian insentif Super Tax Deduction bagi dunia industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi untuk UMKM. (m29)
