MEDAN (Waspada): Lembaga Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta perihal pengawasan focus penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, 27 November 2024.
Selain ke KPK, surat permohonan nomor 104/K/XI/2024 tertanggal 22 November 2024 dari Kalibrasi tersebut juga ditujukan ke Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
‘’Mohon dilakukan pengawasan dan OTT atau Operasi Tangkap Tangan atas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara,’’ ucap Ketua Lembaga Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Antony Sinaga, SH, MHum di Medan, Senin (25/11).
Antony menyebut berdasarkan instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langusng pemberantasan korupsi menyampaikan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak kepada Partai Politik atau calon tertentu dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kata Antony, dengan ini diminta kepada Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI di Jakarta untuk melakukan pengawasan dan OTT (OperasiTangkapTangan) atas dugaan keterlibatan penyelenggara negara.
Ketua KPU Sumut, Ketua Bawalsu Sumut, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara, Ketua KPU Kabupaten Kota di Sumut di duga menggerakkan mesin politik birokrasi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, untuk menyelamatkan demokrasi atas intervensi kekuasaan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati se Sumatera Utara.
‘’Kami menemukan Pj Gubernur Sumatera Utara, Pj dan Pjs Bupati Wali Kota se Sumatera Utara sejak dilantik secara terstruktur, sistematis dan masif belum bekerja mengatasi deflasi dan belum mengatasi kesulitan rakyat Sumatera Utara, tetapi mereka melakukan cawe-cawe untuk memenangkan Bobby Nasution dalam Pilkada Sumut,’’ kata Antony.
Cawe-cawe itu, kata Antony, antara lain kegiatan Safari Dakwah PON, pertemuan dengan Kepala Desa di Tapanuli Tengah, yang dikemas untuk tujuan politik dan pertandingan olahraga yang mengatasnamakan KORPRI dihadiri oleh Bobby Nasution.
‘’Ini menunjukkan bahwa perhatian para pejabat lebih condong ke politik dari pada menyelesaikan masalah deflasi,’’ ujarnya.
Antony berharap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Rabu 27 November mendatang berjalan jujur dan adil. ‘’Untuk itu, kami minta KPK, Jaksa Agung dan Polri mengawasi pesta demokrasi di Sumut yang diduga akan memenangkan Bobby Nasution,’’ tandasnya.(m29)
Waspada/Ist
Ketua Lembaga Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Antony Sinaga, SH, MHum.
