JAKARTA (Waspada.id): Bendahara Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Wira Putra, menyayangkan pernyataan Ketua BEM UGM yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan istilah yang tidak proporsional dan cenderung mendelegitimasi kebijakan publik.
Menurut Wira, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan tidak membangun framing yang berlebihan tanpa dasar pembuktian yang sah.
“Menuding sebuah program nasional sebagai ‘maling’ tanpa dasar audit atau temuan hukum yang jelas justru berpotensi menyesatkan opini publik. Jika ada kekhawatiran soal tata kelola, maka solusinya adalah penguatan pengawasan, bukan pembunuhan karakter kebijakan,” tegas Wira.
MBG Bukan Sekadar Program Konsumtif
Wira Putra yang juga mantan Ketua BEM USU tersebut menegaskan bahwa MBG tidak bisa dilihat secara sempit sebagai program makan gratis semata. Ia menyebut program tersebut sebagai bagian dari transformasi arah pembangunan ekonomi nasional.
“Selama satu dekade terakhir, pembangunan banyak bertumpu pada infrastruktur fisik. Kini negara mulai menggeser fokus pada penguatan kualitas manusia dan sektor produksi rakyat. MBG adalah lokomotif perubahan itu. Kalau sebelumnya pembangunan berfokus pada beton dan aspal, kini negara mulai menggerakkan beras, telur, dan sayur dari desa. Ini perubahan paradigma pembangunan.” Ujar Wira
Menurutnya, program MBG menciptakan permintaan tetap terhadap hasil pertanian, peternakan, dan produk pangan lokal. Kebutuhan beras, telur, sayur, dan protein hewani dalam skala nasional akan menghidupkan rantai pasok ekonomi hingga ke desa-desa.
“Ketika jutaan anak menerima asupan bergizi setiap hari, maka petani memiliki pasar yang pasti, peternak memiliki pembeli tetap, dan UMKM pangan bergerak. Ini bukan sekadar konsumsi, ini adalah stimulus ekonomi produktif yang memperkuat ekonomi desa,” jelasnya.
Investasi Gizi adalah Investasi Pendidikan
Wira juga menanggapi narasi bahwa MBG menggeser prioritas anggaran pendidikan. Menurutnya, gizi dan pendidikan bukanlah dua hal yang saling meniadakan.
“Anak yang kekurangan gizi akan kesulitan menyerap pelajaran. Investasi pada gizi adalah investasi pendidikan jangka panjang. Kualitas SDM tidak bisa dibangun hanya dengan ruang kelas, tetapi juga dengan kesehatan yang memadai,” katanya.
Ia menambahkan bahwa istilah “gratis” dalam kebijakan publik merujuk pada tidak adanya biaya langsung bagi penerima manfaat, bukan berarti tanpa anggaran negara.
“Semua program negara bersumber dari pajak rakyat. Pertanyaannya bukan gratis atau tidak, tetapi apakah program itu memberi dampak produktif bagi rakyat. Dalam konteks MBG, jawabannya jelas, ya sangat memberi dampak kepada masyarakat.”
KAMMI Dorong Pengawasan, Bukan Penolakan
Sebagai organisasi mahasiswa, KAMMI menyatakan siap mengawal implementasi program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kritik harus diarahkan pada perbaikan tata kelola, bukan pada delegitimasi tujuan mulia program. Jika ada celah penyimpangan, mari kita awasi bersama. Tapi jangan kita matikan harapan jutaan anak dan potensi kebangkitan ekonomi desa hanya karena perdebatan politik,” tutup Wira.
PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan publik yang berpihak pada penguatan kualitas generasi bangsa dan kemandirian ekonomi nasional. (id119)
