MEDAN (Waspada.id): Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan, M. Amin Siregar, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendengar langsung aspirasi rakyat Sumatera, terutama dari aktivis, relawan kebencanaan, dan masyarakat sipil yang berada di lapangan.
Amin menilai Presiden berisiko menerima gambaran keliru apabila hanya mengandalkan laporan elit dan pejabat, sementara kondisi riil masyarakat terdampak bencana jauh dari kata terkendali.
Pernyataan ini disampaikan menyusul pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang menyebut dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Menurut Amin, pernyataan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menyebut lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, ratusan lainnya masih hilang, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian.
“Jika kondisi seperti ini disebut terkendali, maka pemerintah pusat perlu menjelaskan standar penilaiannya. Fakta di lapangan menunjukkan rakyat berada dalam darurat kemanusiaan,” tegas Amin.
KAMMI Medan juga menyoroti sikap Presiden yang menolak bantuan internasional, padahal sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan keterbatasan dalam menangani bencana. Pemerintah Aceh, kata Amin, bahkan telah menyurati UNICEF dan UNDP untuk membantu penanganan korban bencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada lembaga internasional yang masih beroperasi di Indonesia dan memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh.
Sebelumnya, banjir dan longsor telah melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh sejak akhir November 2025 dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas.
“Atas kondisi ini, Presiden harus membuka ruang dialog dan mendengar langsung suara rakyat Sumatera, bukan hanya menerima laporan elit,” ujar Amin.
Ia menegaskan, jika pemerintah pusat terus mengabaikan kondisi bencana di Sumatera, masyarakat berhak menyampaikan sikap politiknya.
“Jika Presiden Prabowo abai terhadap penderitaan rakyat Sumatera, maka wajar jika muncul mosi tidak percaya kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
KAMMI Medan menyatakan akan terus mengawal isu kemanusiaan ini dan mendesak negara hadir secara nyata, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat. (id06)
