MEDAN (Waspada.id): Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan, Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP, menilai kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menghentikan truk berplat nomor asal Aceh (BL) merupakan langkah keliru sekaligus menjadi cacat buat Bobby.
“Kebijakan tersebut seharusnya ditempuh dengan komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengusaha, terutama jika tujuannya untuk mengoptimalkan pajak kendaraan yang keluar-masuk antara Aceh dan Sumut,” kata Sakhyan, di Medan, Jumat (3/10).
Menurut Sakhyan, jalau memang ada rencana kebijakan untuk mengoptimalkan pajak dari kendaraan, seharusnya membuka komunikasi dengan pengusaha dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Ini dilakukan agar pengusaha mengerti.
Dengan membangun komunikasi dengan para pengusaha, khususnya pengusahakan angkutan hasil bumi atau angkutan barang lainnya di Sumut, yang menggunakan kendaraan ber plat nomor di luar BK dan BB, akan dapat dicari solusinya.
“Apakah dengan menerapkan retribusi atau penerapan izin dan lain sebagainya yang berkonsekuensi kepada pemasukan bagi daerah Sumut, atau dengan cara lain yang lebih bijaksana dan tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi bukan persoalan pakai plat BL, BA, BM, B, D, dan nomor plat lainnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kebijakan atau perilaku gubernur itu berpotensi menimbulkan opini negatif dan dinilai tidak baik dari sisi komunikasi politik, karena menyangkut citra pemimpin Sumut di mata publik.
“Respon negatif masyarakat Aceh, juga tanggapan kurang baik dari Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, bahkan juga reaksi dari masyarakat Sumut sendiri, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak tepat. Kalau pun ada yang mendukung, itu hanya segelintir pihak saja yang memiliki kepentingan tertentu dengan Bobby,” sebut Sakhyan.
Sakhyan menyinggung bahwa persoalan plat kendaraan BL dan BK semakin memperkeruh hubungan setelah sebelumnya sempat mencuat isu perebutan empat pulau perbatasan. Padahal, menurutnya, masyarakat Aceh dan Sumut sejak lama hidup berdampingan secara damai, termasuk dalam aktivitas ekonomi lintas daerah.
“Di era globalisasi ini, sudah tidak ada lagi persoalan lintas dan batas. Kita semua bagian dari NKRI, bersaudara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sakhyan mengingatkan agar Gubernur Bobby Nasution lebih matang dalam mempertimbangkan kebijakan. Ia juga meminta para pembantu gubernur memberikan masukan yang konstruktif agar tidak menimbulkan stigma negatif.
“Kasihan, sebagai pemimpin muda, jangan sampai muncul stigma bahwa pemimpin muda tidak berpengalaman dengan kebijakan yang tidak tepat. Alangkah baiknya, sebelum mengambil keputusan, berdiskusi dengan pakar kebijakan publik atau komunikasi politik,” tutupnya. (id23)
