MEDAN (Waspada.Id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai lamban menangani bencana, terutama di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng). Kedatangan Gubsu Bobby Nasution, ke lokasi bencana, lebih hanya bersifat simbolik, tanpa ada solusi konkret.
Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu (foto), Senin (8/12). Dia mengeluarkan kritik, karena merasa kecewa terhadap pemerintah, terutama Pemprovsu, dalam menangani bencana yang terjadi.
Bayangkan, kata Sarma Hutajulu, sampai sekarang sejumlah desa di Tapteng masih tanpa listrik. Jaringan komunikasi, dan akses air bersih, di 20 kecamatan di Tapteng juga belum sepenuhnya pulih.
Dikatakan Sarma, kondisi listrik yang padam, komunikasi lumpuh, serta akses transportasi yang terputus, membuat distribusi kebutuhan pokok tersendat dan memicu keresahan warga. Hal ini kemudian memunculkan konflik baru. “Terjadi penjarahan, karena masyarakat benar-benar tidak memiliki akses kebutuhan mendesak,” katanya.
Melihat ini, Sarma menilai pemerintah gagal dalam melakukan mitigasi bencana. Mulai dari fase awal kejadian hingga hari-hari setelahnya. “Respon pemerintah terlalu lama. Jalan provinsi dan nasional di jalur Sibolga-Tapteng terputus hampir satu minggu. Akibatnya wilayah itu terisolasi dan korban semakin banyak,” ujarnya.
Sementara kedatangan para pejabat ke lokasi bencana, menurut Sarma, juga tidak membawa solusi. Bukan hanya kunjungan Gubsu, bahkan kedatangan menteri sampai Presiden, juga tidak lebih hanya bersifat simbolik, tanpa solusi konkret. “(Mereka) hadir, salam-salam, lalu pulang. Sementara titik-titik terdampak lain tidak tersentuh. Pemerintah daerah malah sibuk menyambut pejabat daripada fokus menangani korban,” sebutnya.
Dengan masih banyaknya desa yang gelap gulita, Sarma, mendesak PLN bergerak cepat memulihkan jaringan listrik. Karena ketiadaan daya membuat distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan aktivitas warga lumpuh.
Sarma menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur, rumah warga, fasilitas sekolah, dan ekonomi masyarakat di Tapteng sangat parah. Karena itu, dia meminta pemerintah provinsi dan pusat turun tangan mengalokasikan anggaran pemulihan yang memadai. “BTT saja belum terlihat dialokasikan untuk daerah-daerah terdampak. Recovery Tapteng ini mustahil jika hanya mengandalkan APBD kabupaten,” katanya.
Sarma menilai pemerintah pusat tidak tegas dalam menetapkan status bencana. Padahal dampak yang terjadi sangat masif di berbagai wilayah Sumut. “Seolah-olah ini bencana biasa. Padahal jelas skalanya nasional. Karena status tidak ditetapkan, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah jadi seperti menghindari tanggung jawab,” katanya. (Id05)
