MEDAN (Waspada.id): Dua kasus dugaan penyimpangan anggaran di proyek pengendalian banjir Floodway Sei Sikambing – Belawan dan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menyeret nama Kadis Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga.
Dua proyek besar di tahun 2024 tersebut dikerjakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Medan yang Kadisnya dijabat Alexander Sinulingga di masa Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Saat ini Alexander Sinulingga dibawa Gubernur Sumut Bobby Nasution menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
Kadis Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga telah diperiksa Kejari Belawan terkait kasus dugaan korupsi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) pada Kamis (20/11/2025).
Objek Rusunawa tersebut yakni di Seruwai, Medan Labuhan dan Kayu Putih di Kecamatan Medan Deli.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Daniel Setiawan Barus yang dihubungi Waspada.id, Jumat (21/11/2025) pagi, membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Kemarin (Kamis-red) yang bersangkutan hadir untuk dimintai keterangan. Kasus tersebut masih penyelidikan kami. Masih lid,” ujarnya singkat.
Seperti diketahui, hasil temuan BPK RI Perwakilan Sumut Tahun 2025 di UPT Rusunawa Kayu Putih dan UPT Rusunawa Seruwai senilai Rp797.454.674.
Sebelumnya, dugaan korupsi proyek Floodway Sei Sikambing-Belawan untuk mengatasi banjir Kota Medan, sedang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Fajar Syah Putra, SH, MH, Selasa (4/11/2025) menyebut Surat Perintah Tugas (Sprint Tug) telah dikeluarkan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran proyek floodway tersebut.
Seperti diketahui, pembangunan mega proyek ini penuh kejanggalan dimulai dari proses tender yang tidak transparan, keterlambatan hingga ganti rugi lahan.
Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek sebesar Rp81,98 miliar dimenangkan oleh PT Runggu Prima Jaya (RPJ) dengan penawaran Rp65,59 miliar, atau turun hampir 20 persen dari nilai awal.
Lalu dana pembebasan lahan Rp56,5 miliar telah disiapkan oleh Dinas Perkim CKTR sejak tahun anggaran 2024, seharusnya pembebasan sudah tuntas sebelum pekerjaan dimulai.
‘’Alexander Sinulingga dan Sekretaris Dinas Perkim saat itu, Melvi Marlabayana yang kini menjabat Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan, harus bertanggungjawab atas temuan BPK tersebut,’’ tegas aktivis anti korupsi Kota Medan, Arif Tampubolon kepada Waspada.id, Sabtu (22/11/2025).
Arif menyebut selain Alex dan Melvi, Kejari Medan dan Kejari Belawan diharap memeriksa semua pihak terkait. ‘’Usut tuntas semua yang terlibat sampai ke pucuk pimpinan. Jangan sampai kedua kasus dugaan korupsi ini berhenti tanpa ada tersangkanya,’’ tandasnya.
Alumni Lemhanas ini pun meminta atensi Jaksa Agung, ST Burhanuddin terhadap kedua kasus tersebut. ‘’Kejaksaan jangan separuh hati mengungkap dugaan korupsi rusunawa dan floodway di Kota Medan,’’ harapnya.
Arif pun menyebut kedua proyek ini menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi kerugian keuangan negara.
‘’Kasus yang tengah ditangani harus dapat menyentuh pihak yang paling bertanggungjawab di pemerintahan Kota Medan,’’ ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Arif berharap agar kasus lainnya seperti lampu pocong dan sebagainya, yang sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya kembali dibuka dan diusut tuntas.
‘’Masyarakat Sumut khususnya Kota Medan pasti mendukung kerja kejaksaan yang terus menunjukan keseriusan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo,’’ tandas Arif Tampubolon.
Alexander Sinulingga yang dihubungi Waspada.id tidak merespon. Sejak Jumat pagi hingga Sabtu, pesan whatsapp yang dikirim masih centang satu. Begitu juga saat dihubungi beberapa orang dekatnya untuk dikonfirmasi, belum respon hingga berita ini ditayangkan.(id96)
