MEDAN (Waspada.id): Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kamis (30/1/2026).
Monitoring dan evaluasi yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan ini bertujuan memastikan distribusi MBG kepada penerima manfaat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat nutrisi, serta sesuai standar operasional yang telah ditetapkan guna mencegah risiko keracunan pangan.
Dalam arahannya, Deputi Abdul Haris menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyelesaikan dua persoalan utama bangsa, yakni pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
“Melalui Program MBG, pemerintah ingin mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Karena itu, SPPG perlu menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi, BUMDes, UMKM, serta masyarakat sekitar agar terbentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi berbasis MBG,” ujar Abdul Haris.
Ia menambahkan, SPPG perlu menyusun strategic plan pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada kebutuhan bahan baku SPPG. Dengan perencanaan tersebut, pola distribusi serta nilai ekonomi yang dihasilkan dari Program MBG dapat terpetakan secara jelas dan terukur.
“Hal ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas agar publik memahami arti penting Program MBG, tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dampaknya terhadap penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Hasil monitoring menunjukkan SPPG Dwikora Helvetia telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dalam melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Penerapan SOP tersebut membuat pelaksanaan MBG berjalan aman dan tidak pernah terjadi kasus keracunan.
Saat ini, SPPG Dwikora telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sementara sertifikat halal masih dalam proses pengurusan. Selain itu, SPPG juga menjalin kerja sama dengan Pusat Studi Limbah dalam pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Untuk pemenuhan bahan baku, SPPG Dwikora bekerja sama dengan Koperasi Mitra Baik Sejahtera serta sejumlah UMKM lokal dalam penyediaan ayam potong, sayuran, dan kue kering yang digunakan untuk menu pemenuhan gizi, khususnya pada hari Sabtu.
Tak hanya berfokus pada layanan MBG, SPPG Dwikora juga berperan aktif dalam kegiatan sosial dengan membuka dapur umum bagi warga terdampak banjir yang melanda Kota Medan pada akhir Oktober 2025. (id133)
