MEDAN (Waspada): Dr Alpi Sahari, SH, M.Hum (foto) Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan bahwa kepercayaan pemimpin negara maju terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri) di G20 merupakan bentuk keberhasilan Polri.
“Polri sebagai pilar negara di bidang Kamtibmas dan Kamdagri memegang peranan penting di dalam menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Bentuk kepercayaan pemimpin negara maju terhadap situasi Kamtibmas dan Kamdagri dapat terlihat secara eksplisit dari kunjungan pemimpin negara ke tempat area publik diluar agenda G20,” ujar Dr Alpi di Medan, Ahad (20/11).
Dia mencontohkan, misalnya Presiden Perancis yang berjalan kaki sejauh 2 kilometer menyapa warga bahkan mengendong seorang anak kecil di area terbuka menunjukkan begitu tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap situasi Kamtibmas dan Kamdagri di Indonesia.
“Keberhasilan Polri dalam meningkatkan kepercayaan ini tidak terlepas dari soliditas internal Polri yang ditunjukkan dari responsifnya seluruh pejabat utama Polri mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian situasi Kamtibmas dan Kamdagri di G20,” ujarnya.
Menurutnya, Group of Twenty (G20) adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar dunia terdiri atas 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia.
“Tingginya kepercayaan masyarakat Internasional yang direpresentasikan dari pemimpin negara masing terhadap Polri tentunya menjadi kekuatan bagi Polri dalam mentransformasi menuju Polri yang PRESISI di tengah situasi ataupun kondisi nasional,” tutur Dr Alpi.
Berbagai kritk di dalam negeri terkait profesionalisme Polri, sambungnya, tidak dapat disamakan dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena hal dimaksud merupakan perilaku oknum yang tidak dapat digeneralisir menjadi perilaku organisasi.
“Kepada semua pihak diharapkan untuk menyuarakan keberhasilan Polri yang mampu menciptakan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Polri, jangan perilaku oknum Polri yang dibesar-besarkan untuk melegitimasi pendegredasian trust masyarakat terhadap Polri dengan adagium
‘Gajah di depan mata tidak nampak namun semut di seberang laut nampak’,” sebutnya.
Relevan
Adagium tersebut, menurutnya, relavan dengan teori di dalam hukum pidana pada ajaran sebab akibat dalam arti perilaku oknum tidak dapat digeneralisir untuk mengukur perilaku organisasi. “Apabila ada yang mengukur dan menyamakan perilaku oknum dengan organisasi Polri dipastikan sebagai upaya untuk menggiring opini masyarakat kearah pendegradasian (mengikis) kepercayaan masyarakat terhadap Polri karena kritik dipastikan bersifat konstruktif (membangun) bukan destruktif (merusak),” urai Dr Alpi.
Dia menjelaskan, ajaran dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas berkaitan dengan teori yang menjadi dua golongan besar yakni: Pertama, teori Conditio Sine Qua Non.
Artinya suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai “sebab” dari suatu akibat. Apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu.
Karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat.
Kedua, teori adequate, yakni di antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah yang dekat/sepadan dengan timbulnya yang dilarang (adequate).(m05/A)
