# Tak Mampu Bayar Iuran Rekreasi
MEDAN (Waspada): Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, menyoroti kasus seorang siswi MTs Darul Muhsinin di Labuhanbatu Selatan bernama Intan, yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar iuran rekreasi yang dibebankan pihak sekolah.
“Sangat disayangkan jika anak harus kehilangan hak pendidikannya hanya karena tak mampu membayar iuran rekreasi,” ujar Erni, Rabu (23/7).
Ia menegaskan bahwa iuran rekreasi merupakan pungutan yang tidak dibenarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Untuk itu, Erni mendorong agar kepala dinas pendidikan di bawah Kemendikbud dan juga lembaga pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama mengambil langkah serius.
“Setiap kepala dinas pendidikan kabupaten/kota harus segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, yang menegaskan larangan pungutan wajib seperti iuran rekreasi,” tegasnya.
“Saya tegaskan, segala bentuk pungutan liar di sekolah tidak boleh ditoleransi dan harus dihentikan,” tambah Erni.
Ia juga mengingatkan agar madrasah, khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi siswa dan tidak menjadikan iuran tambahan sebagai hambatan dalam mengakses pendidikan.
“Sekolah harus menjadi tempat yang ramah dan adil bagi semua anak, bukan justru membebani keluarga yang kurang mampu,” tutup Erni Ariyanti Sitorus. (cpb)
